Baca tanpa iklan
Tribunnews.com, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, Hermanto, mendesak pemerintah melakukan langkah konkret mencegah beras palsu yang diproduksi di Tiongkok masuk ke Indonesia.
"Pemerintah harus memberikan jaminan, jangan sampai beras palsu itu masuk ke Tanah Air, ini penting untuk menenteramkan masyarakat yang resah karena isu beras palsu," kata dia di Padang, Sumatera Barat, Selasa (19/5/2015).
Menurut dia berdasarkan laporan yang ada beras palsu tersebut terbuat dari bahan campuran kentang, ubi jalar, dan resin sintetis industri atau plastik.
Hermanto mengatakan kalangan masyarakat yang resah telah meminta klarifikasi tentang hal ini agar ada kepastian .
"Masyarakat butuh penjelasan dan langkah konkret pemerintah dalam mengantisipasi hal ini," ujarnya.
Ia mengatakan jaminan yang diberikan pemerintah tidak cukup dengan pernyataan dan harus ada langkah konkret guna mencegah masuknya beras palsu ini ke Indonesia.
Menurut dia, ada dua cara beras palsu itu bisa masuk Indonesia yaitu melalui impor beras atau pasar gelap.
"Dengan tidak melakukan impor beras, berarti secara tidak langsung telah menutup pintu legal bagi masuknya beras palsu itu ke Indonesia," ujarnya.
Lebih lanjut ia mendesak pemerintah agar tidak melakukan impor beras dan mendorong dalam mencukupi kebutuhan beras nasional menggunakan berbagai cara untuk menyerap beras dan gabah hasil panen petani.
"Substansi dari UU Pangan adalah kedaulatan pangan," ujar dia yang terlibat langsung dalam pembahasan UU Pangan.
Sementara, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengatakan, pihaknya menyiapkan empat strategi dalam rangka mewujudkan swasembada pangan dengan target tiga juta ton produksi beras pada 2017.
Irwan menyampaikan langkah yang dilakukan antara lain pembenahan dan pembangunan irigasi, memaksimalkan peran penyuluh pertanian, mengembangkan metode baru, memastikan ketersediaan pupuk bagi petani.
Irwan optimistis dalam waktu tiga tahun target swasembada berupa produksi tiga juta ton padi dapat tercapai di Sumbar dengan memaksimalkan peran jajaran Dinas Pertanian dan pihak terkait.