News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Mensesneg: Wakil Presiden Juga Punya Andil dalam Reformasi Birokrasi

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) dan Menseneg Pratikno memberikan keterangan terkait polemik pelantikan Kepala Kepolisian RI di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (18/2/2015). Presiden mengajukan calon baru Kapolri kepada DPR, yaitu Wakapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti menggantikan Komjen Pol. Budi Gunawan dan menerbitkan Keppres pemberhentian sementara Ketua KPK Abraham Samad serta Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, juga mengeluarkan Perppu tentang pimpinan sementara KPK yaitu mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, pakar hukum Indriyanto Seno Adji dan Deputi Pencegahan KPK Johan Budi. WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meski dianggap mengalami pelambatan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno mengungkap andil yang dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Menurutnya dalam beberapa bulan masa kepemimpinan pasangan Jokowi dan JK, pasangan ini telah bersinergi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

"Sering pembahasannya (reformasi birokrasi), JK juga punya peran penting. Jokowi sering mengawal implementasi reformasi birokrasi," ujar Pratikno di Hotel Milenium, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (05/06/2015).

Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah juga tidak hanya dipimpin oleh Presiden Jokowi namun juga oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Sejauh ini Wakil Presiden telah mengepalai dua lembaga pelaksana reformasi birokrasi seperti Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

"Ini kan Agenda bersama. Wapres juga punya peran, semuanya akan pimpin, kita tunggu nanti arahan presiden seperti apa," ujar Pratikno.

Menurut Pratikno reformasi birokrasi bukanlah konsep dalam skala makro saja tapi juga berbicara mengenai memberikan pelayanan yang lebih cepat. Reformasi birokrasi baginya penting untuk mempercepat iklim investasi di Indonesia.

Seperti diketahui pemerintahan Jokowi mendapatkan kritik karena masih lambatnya pelaksanaan reformasi birokrasi. Beberapa agenda reformasi yang dianggap mengalami pelambatan diantaranya seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi, pengesahan RPP UU ASN, reformasi sistem penggajian, deeselonisasi, dan pembuatan road map reformasi birokrasi nasional 2015-2019.

Padahal pemerintah telah membentuk beberapa lembaga pelaksana reformasi birokrasi seperti KPRBN dan tim RBN telah dibentuk.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini