Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia diminta belajar dari Yunani yang salah perhitungan ketika meminjam uang dari IMF atau luar negeri. Alih-alih bisa melunasi utangnya sebesar Rp 22 triliun, Yunani kini bangkrut.
Pengamat politik Ahmad Junaidi mengingatkan utang Indonesia periode Januari 2010 hingga Mei 2015 menembus angka Rp 2.845,25 triliun. Belum lama ini Menteri BUMN Rini Soemarno telah meminjam utang Rp 520 triliun dari Tiongkok.
Daripada mengandalkan pinjaman utang luar negeri, Presiden Joko Widodo harus menegakkan perekonomian Indonesia dengan basis berdikari seperti dicita-citakan para bapak bangsa.
"Ekonomi berdikari adalah ‘ekonomi yang berdaulat’, ekonomi yang mendorong masyarakat tumbuh bersama dan memiliki akses-akses ekonominya," kata Junaidi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/7/2015).
Junaidi mengingatkan pemerintah berhati-hati dengan politik surat utang negara. Bila ada SUN yang beredar di pasar keuangan internasional, maka negara harus mampu mengendalikan SUN.
"Selain itu, berhati-hatilah BUMN dalam melakukan pencarian dana lewat utang. Karena bila ada jaminannya yang meleset, maka aset-aset BUMN yang bersangkutan dan negara akan kehilangan banyak sumber ekonominya," tutur dia.
Pemerintah juga harus tahu diri soal visi ekonomi yang didengung-dengungkan saat ini. Di satu sisi pemerintahan Jokowi-JK membawa idealisme ekonomi kerakyatan, tapi faktanya justru ekonomi yang memanjakan kaum borjuasi.