Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komnas Perempuan menyayangkan minimnya upaya pencegahan dari aparat keamanan dan pemerintah daerah dalam peristiwa kekerasan di Tolikara Papua pada 17 Juli 2015 lalu.
Ketua Komnas Perempuan, Azriana, menilai upaya-upaya provokasi massa dengan penggunaan isu agama yang berujung pada kerusuhan serta kekerasan bukan hal baru di Indonesia.
Kejadian serupa, kata dia, sudah pernah di beberapa daerah lainnya.
"Mestinya aparat keamanan dan pemerintah sudah harus lebih siap untuk mengantisipasi dan melakukan pencegahan," ujar Azriana di Jakarta, (23/7/2015).
Azriana mengatakan, peristiwa di Tolikara membutuhkan penanganan yang tuntas, komprehensif dan menyeluruh serta menyentuh akar persoalan.
Pihaknya mendorong Kapolri dan Kapolda Papua untuk mengusut tuntas tindak kekerasan itu beserta tindak kekerasan lainnya yang pernah terjadi di Kabupaten Tolikara.
"Tindak tegas siapapun yang diduga kuat sebagai pelaku pembakaran, dan atau penghilangan nyawa, dan atau penghasutan tak terkecuali aparat keamanan atau aparat penegak hukum atau pihak-pihak lainnya," katanya.
Selain itu, pihaknya meminta presiden beserta kementerian yang terkait dan pemerintah daerah Papua agar melakukan pemulihan secara holistik dan komprehensif terhadap seluruh korban kekerasan di Papua, baik dalam konflik 17 Juli 2015 maupun konflik sebelumnya di Tolikara, dan dalam konflik berkekerasan lainnya di Papua.