Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon duta besar yang tidak berlatarbelakang diplomat non karir dapat mengganggu sistem meritokrasi yang dibina Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengakui banyaknya diplomat non karir yang dikirimkan Presiden Joko Widodo sebagai calon duta besar di 33 negara.
Mahfudz Siddiq menuturkan sejak era Hasan Wirayuda, kementerian luar negeri sudah menerapkan sistem meritokrasi. Dimana sistem tersebut didesain bukan saja untuk memenuhi pos struktural dan fungsional tetapi juga kebutuhan diplomat pada kantor perwakilan Indonesia diluar negeri.
"Ketika ada porsi calon dubes dari non karir, maka sebenarnya bisa ganggu sistem meritokrasi karena akan logikanya ada 33 calon dikirim. Anggap 1/3 non karir tapi yang pulang kan diplomat karir. In dan out prosesnya harus berimbang," kata Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/8/2015).
Bila terjadi ketidakseimbangan dalam meritokrasi maka banyak diplomat karir yang selesai bertugas diluar negeri maka tidak memiliki pos jabatan sesuai dengan level kepangkatan.
"DPR kan beri pertimbanngan calon dubes dan saya bisa pastikan hampir 100 persen calon dubes yang dikirim ke Indonesia adalah diplomat karir. Itu kan sistem baku diberbagai negara," katanya.
Tetapi, kata Mahfudz, UU tidak mewajibkan diplomat karir menjadi dubes. Bila ingin terjadi peningkatan kualitas, maka pos dubes dapat diberikan kepada diplomat karir.
"Jangan sampai mengisi calon dubes oleh orang yang tidak pernah berkarir di dunia diplomatik. Karena diplomatik punya skill dan ilmu,etika dan protokolernya sendiri. Meskipun saya tidak menafikkan bahwa ada saja sejumlah orang yang berkompetensi baik," tuturnya.