Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR, Ahmad Basarah mengatakan Indonesia telah memasuki fase liberalisme, sebagai akibat dari kompromi disorientasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dimana era reformasi ini, MPR melucuti sendiri kewenangannya untuk menyusun GBHN dan memilih presiden dan wakil presiden.
"Sejak saat itu presiden hasil pemilihan langsung menyusun visi-misi sendiri lewat Perpres program pembangunan jangka menengah,'' kata Basarah dalam Saresehan Nasional dengan tema 'Refleksi Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Tahun 2015' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (22/12/2015).
Basarah menuturkan, ada pergeseran paradigma akibat berkurangnya kewenangan MPR tersebut. Paradigma yang biasanya berpegangan pada gotong-royong menjadi visi misi individual.
"Akibatnya tanpa perencanaan pembangunan GBHN, bangsa ini tak punya pijakan dan tanpa arah," ujarnya.
Masih kata Basarah, meski pemerintah mencanangkan pembangunan revolusi mental yang dimulai dari kerjasama tanpa syarat namun kerjasama tanpa syarat itu telah menghasilkan kabinet saling kepret.
"Kelihatannya pemerintahan telah kehilangan arah. Ada juga kelompok yang mengatakan UUD hasil perubahan tidak dapat menjangkau kebutuhan, maka dibutuhkan amandemen kelima," tandasnya.