Baca tanpa iklan
Yorrys mengaku sejak saat itu dirinya kecewa dengan kepemimpinan Agung Laksono.
"Saya sudah kecewa sebelum ada pencabutan SK dan soal listrik itu. Yah, saya kecewa terhadap Agung saja, orangnya tidak tanggung jawab, tidak ada kebersamaan, terutama saat pilkada serentak kemarin," beber Yorrys.
"Agung dan kelompoknya melakukan transaksi mahar untuk kepala daerah yang nyalon. Di situ saya mulai marah. Kalau partisipasi pemberian mahar boleh, transaksinya yang nggak boleh," sambungnya.
Menurutnya, kurang bijaknya Agung Laksono selaku pemimpin partai telah tampak saat menolak tawaran kursi dari Ical.
"Silatnas itu diprakrasai JK untuk rekonsiliasi kedua kubu dengan ditandatangani masing-masing pada 30 Mei 2015. Hingga Desember 2015, sebetulnya Aburizal Bakrie telah mau membuka diri untuk rekonsiliasi," ujar Yorrys.
Ungkap dia, Aburizal mau mengkomodir kader kubu Agung dengan masuk ke dalam struktur kepengurusan.
Dikatakan dia, posisi Agung tidak bisa dipaksakan, karena kubu Aburizal yang mengantongi keabsahan setelah ada putusan MA.
"Tapi, Agung bersikeras menolak dan menyatakan segala macam. Apa yang dilakukannya itu bukan untuk menyelamatkan partai, justru Agung menunjukkan sisi ego dan kepanikannya," ujarnya.
Kekecewaan Yorrys terhadap kepemimpinan Agung bertambah saat mengetahui Agung tidak bersedia membayar tagihan listrik selama dua bulan sebesar Rp400 juta, pajak PBB, gaji pegawai dan petugas keamanan kantor DPP.
Menurutnya, seharusnya Agung selaku ketua umum bertanggung jawab atas kewajiban kantor DPP.
"Kantor DPP sudah saya tutup dan saya kunci sejak 3 Desember 2015. Seharusnya dia sebagai ketua umum bertanggung jawab dong untuk bayar listrik, pegawai dan keamanan sejak berkantor bersama 1 Desember itu. Jangan dia lari tanggung jawab dong," tandasnya.