News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Prahara Partai Golkar

Muladi Sebut Opsi Golkar Gabung Pemerintah Taktik Ical

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Gusti Sawabi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi saat menyampaikan koordinasi persiapan Munas Partai Golkar pada awal 2016, di Jakarta, Selasa (5/1/2016). Generasi Muda Partai Golkar meminta kepada Mahkamah Partai untuk bersidang dengan tujuan mengakhiri sengketa internal Partai Golkar. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi melihat opsi Partai Golkar bergabung dengan pemerintah hanyalah strategi politik Aburizal Bakrie.

Ia menyebut Golkar saat ini telah mendukung pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Itu strategi politik Ical, sekarang mendukung pemerintah," kata Muladi di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (5/1/2016).

Muladi menuturkan Golkar tidak bersikap oposisi Tetapi sebagai partai yang kritis. Menurutnya, sikap Golkar salah bila mendukung kebijakan pemerintah yang buruk bagi masyarakat. "Kalau pemerintah jelek didukung ya tidak benar juga," ujarnya.

Mengenai keputusan Golkar kubu Aburizal Bakrie tersebut, Muladi meminta semua pihak menanyakan langsung kepada Presiden Joko Widodo. "Itu suatu taktik dari Aburizal, apakah dengan begitu masyarakat tertarik? Tanya Jokowi," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Golkar versi Munas Bali yang Aburizal Bakrie (Ical) membuka peluang bergabung dengan pemerintah Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Opsi tersebut muncul dalam pertemuan DPP dengan DPD I Golkar di Bali.

Tetapi, rekomendasi itu belum diputuskan dan akan dibahas kembali pada rapat pimpinan nasional (Rapimnas) pada akhir Januari 2016.

Wakil Ketua Umum Golkar versi Munas Bali Nurdin Halid menuturkan pihaknya menyiapkan kajian secara obyektif hubungan Golkar dengan pemerintah. "Untuk dibahas dalam Rapimnas apakah diluar pemerintahan atau bergabung dengan pemerintah. Tapi bukan KIH (Koalisi Indonesia Hebat) ya," kata Nurdin ketika dikonfirmasi, Selasa (5/1/2016).

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini