Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diminta menggelar Muktamar untuk menyelesaikan sengketa internal.
Setelah para Ketua Majelis Syariah DPW PPP dan tokoh PPP, kini giliran pimpinan Pondok Pesantren yang menyerukan hal serupa.
Seruan tersebut dituangkan dalam surat rekomendasi yang dikirimkan kepada Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH. Maimoen Zubair, Ketua Majelis Pertimbangan KH. Zarkasih Nur, dan Ketua Majelis Pakar.
Surat tersebut juga ditembuskan kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.
Pengasuh Ponpes Hidayatul Insan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah KH. Ahmad Sanusi Ibrohim mengatakan, selama ini sengketa internal PPP telah menganggu agenda perjuangan umat Islam.
Karena itulah, pihaknya berharap perselihan internal PPP segera diselesaikan.
“PPP satu-satunya parpol berazas Islam. Jika tidak segera bersatu, maka akan rugi,” kata Ahmad Sanusi dalam keterangannya, Senin (15/2/2016)
Sebagai simpatisan PPP, Sanusi mengaku mengikuti perkembangan dinamika partai.
Selama setahun terakhir, jalur hukum yang ditempuh ternyata tidak mampu menyelesaikan persoalan PPP.
Padahal, partai berlambang kakbah itu akan dihadapkan pada agenda politik nasional dalam waktu dekat.
Ia pun memiliki tanggungjawab moral untuk turut serta mendamaikan kader PPP yang bertikai.
Menurut dia, salah satu upaya yang dilakukan adalah pelaksanaan Muktamar VIII ataupun Muktamar Islah.
“Kami menyerukan dan mendukung segenap upaya mewujudkan Muktamar VIII PPP untuk islah,” terangnya.
Hal senada disampaikan KH. Sirajuddin, pengasuh Ponpes Ar-Rahman, Sumenep, Jawa Timur.
Menurutnya, perselisihan internal PPP telah merugikan kader dan simpatisan.