News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Prahara Partai Golkar

Rekrutmen Calon Presiden Masih Jadi Potensi Besar Konflik Internal Partai Golkar

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Agung Budi Santoso
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wapres Jusuf Kalla (tengah) selaku Ketua Tim Transisi Partai Golkar bersama dua petinggi Partai Golkar Agung Laksono dan Aburizal Bakrie menggelar jumpa pers seusai melakukan pertemuan tertutup di Rumah Dinas Wapres, Jakarta Pusat, Rabu (3/2/2016). Pertemuan itu untuk membahas rencana musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) guna menindaklanjuti SK MenkumHAM yang memperpanjang SK Munas Riau dengan komposisi kepengurusan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum dan Agung Laksono sebagai wakil. TRIBUNNEWS/HERUDIN

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar seharusnya tidak berhenti sekedar memilih pemimpin baru.

Apalagi kata Politisi Partai Golkar, M. Sarmuji semangat Munas kali ini sebagai media penyelesai konflik.

Menurut Sarmuji, mencegah timbulnya konflik baru juga tidak kalah penting.

Dia melihat salah satu sumber konflik adalah saat rekrutmen calon Presiden.

Kata dia, rekruitmen calon Presiden adalah masalah yang krusial apalagi pemilihan presiden berbarengan dengan pemilihan legislatif.

"Rekruitmen calon Presiden jika tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan konflik baru yang sebenarnya bisa dicegah," kata dia kepada Tribun, Rabu (17/2/2016).

Untuk itu Sarmuji mengusulkan agar masalah konvensi bisa masuk dalam pembahasan Munas.
Jika perlu Munas sebaiknya juga memilih Ketua Dewan Konvensi agar ketua Dewan Konvensi memiliki legitimasi kuat dan bisa lebih independen dalam menjalankan tugasnya.

Sarmuji meyakini dengan dibahasnya isu konvensi dalam Munas akan menghasilkan persepsi positif.
Pasalnya, Partai Golkar perlu banyak terobosan untuk bisa merecovery citra partai akibat konflik yang panjang.

‎"Konvensi jika dikelola dengan baik juga bisa menjadi penggerak mesin partai yang sudah lama tidak dipanasi," cetusnya.

Menurutnya, j‎ika di dalam Munas kali ini tidak cukup waktu untuk membahas secara detail tentang konvensi, maka konvensi termasuk dewan konvensi bisa dibahas secara khusus di dalam Rapimnas.

"Yang penting secara prinsip ada produk Munas yang mengatur tentang konvensi seperti AD/ART yang merupakan cantolan bagi aturan yang lebih detail," tandasnya.

Sebelumnya, ‎Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Setya Novanto mengapresiasi munculnya wacana pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Golkar.

Dikatakannya, pelibatan KPK pada Munaslub Golkar akan membuat pelaksanaan lebih transparan.

"Tentu itu hal yang baik (pelibatan KPK di Munaslub). Hal itu agar berjalan secara transparan," kata Novanto di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/2/2016).

Mantan Ketua DPR itu menuturkan, dengan pelibatan KPK di Munaslub diharapkan dapat turut berkontribusi melahirkan ketua umum Golkar‎ yang terbaik.

Menurutnya, usul Aburizal Bakrie melibatkan KPK di Munaslub akan sangat berguna.

"‎Saya berterima kasih jika KPK mengawasi (Munaslub). Apa yang diusulkan Pak Aburizal akan berguna, mempunyai arti yang sangat besar, dapat hasilkan pemimpin yang terbaik," tuturnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini