Baca tanpa iklan
Tribunnews.com, JAKARTA - Direktur IndoBarometer Mohamad Qodari menilai pantauan Presiden Joko Widodo ke Sport Center yang terbengkalai di Hambalang merupakan manuver politik yang keras terhadap Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.
"Malah sebetulnya Hambalang menurut saya termasuk manuver politik yang keras," ujar Qodari di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (19/3/2016).
Manuver politik keras yang dimaksud Qodari yaitu, jika melihat Hambalang, maka sangat erat dengan warisan Ketua Umum Partai Demokrat itu, bahkan lekat dengan kasus korupsi yang melibatkan tokoh Partai Demokrat.
"Karena bukan sekedar bicara warisan pak SBY, tapi juga kasus ini dihentikan karena banyak kasus korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh Partai Demokrat," kata Qodari.
Dalam kacamata yang lain, Qodari mengatakan tinjauan Presiden ke Hambalang terkait kebijakan publik, bahwa Pemerintah memiliki keinginan untuk merevitalisasi sarana tersebut.
"Artinya Presiden Jokowi melihat perkembangan Hambalang, kondisinya terbengkalai padahal dananya besar. Tentu sayang, karena itu mau di revitalisasi. Entah dilanjutkan, diganti kegunannya untuk yang lain," kata Qodari.
Wakil Ketua Umum Demokrat Roy Suryo yang juga mantan Menpor era Presiden SBY ini tak sepakat dengan istilah "mangkrak" atau "sisa-sisa peninggalan" pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk membicarakan soal proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang yang terhenti beberapa tahun.
Ia menambahkan, saat menggantikan posisi Andi Mallarangeng pada 2013 lalu, dirinya sempat ingin melanjutkan proyek tersebut.
"Tapi ada keputusan dari Komisi X DPR RI dan diperkuat dengan larangan dari KPK yang tidak memperbolehkan pelanjutan proyek Hambalang karena memang dalam proses hukum," ujar Roy.
Karena masih dalam masalah hukum tersebut, kata Roy, maka pemerintah RI memutuskan tak melanjutkan pembangunan. Ia pun mempertanyakan jika Jokowi dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi ingin melanjutkan proyek tersebut. Pasalnya, pihaknya membaca bahwa KPK akan mengawal proyek tersebut. "Kalau memang proyek tersebut sudah dilepas oleh KPK artinya kasus hukumnya sudah selesai wajar kalau pemerintah sekarang bisa melanjutkan hal tersebut," tuturnya.
Roy mengaku senang jika proyek Hambalang dapat dilanjutkan dan menjadi bermanfaat. Ia pun meminta agar KPK menginformasikan ke masyarakat apakah benar kasus tersebut sudah selesai secara hukum. Jika sudah, maka idealnya diumumkan dan diteruskan oleh pemerintah sekarang.
"Dulu jelas bahwa KPK memberi catatan kepada pemerintah SBY saat itu, dengan Menpora saat itu saya (Roy Suryo) untuk tidak menyentuh atau meneruskan proyek Hambalang karena masih dalam proses hukum," kata Roy.
Sementara itu, Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati menjelaskan, kasus Hambalang saat ini masih dalam pengembangan. Menurutnya, sebelum ada keputusan proyek tersebut dilanjutkan, misalnya soal kelayakan proyek dan kepemilikan aset. Selain itu, perlu dipertimbangkan pula pengembangan kasus yang belum selesai.
"Jika proyek akan dilanjutkan, silakan merujuk pada pendapat ahli yang sudah diaampaikan dalam persidangan kasus ini. KPK tidak ingin kerugian negara berulang dalam kasus ini," terang Yuyuk saat dikonfirmasi.
Dikutip dari Kompas.com, pengamat politik LIPI Siti Zuhro kemudian mempertegas blusukan Presiden Jokowi ke Hambalang merupakan pesan yang ditujukan bagi Susilo Bambang Yudhoyono. "Untuk orang yang santun dan halus budi bahasanya seperti Pak SBY, pesan Pak Jokowi itu sungguh sangat mengena," ujar Siti.
Blusukan Jokowi ke Hambalang, menurut Siti, seakan ingin menunjukkan kepada SBY bahwa isi kritik SBY kepada pemerintahan kini juga terjadi di rezim 10 tahun pemerintahan SBY sendiri.
Ibaratnya, Jokowi minta SBY berkaca terkait kritik-kritik yang dilontarkan SBY. "Itu cara mengingatkan kepada SBY, di periode dulu juga ada praktik-praktik menghambur-hamburkan uang," ujar Siti.
"Ya inilah demokrasi. Di alam demokrasi yang namanya praktik presidensial pasti akan mengedepankan check and balances. Biasalah terjadi seperti ini. Tak terlalu membahayakan secara kestabilan politik. Kecuali dia (SBY) mulai menggerakan massa," ujar dia.
Sebelumnya, dalam rangkaian Tour de Java, tepatnya di Pati, Rabu (16/3/2016), SBY mengungkapkan bahwa pemerintah sebaiknya tidak menguras anggaran di sektor infrastruktur. Apalagi, kondisi ekonomi tanah air sedang lesu. Dua hari setelah kritik SBY, Jokowi tiba-tiba meninjau proyek pusat olahrag di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat pagi. Jokowi mengaku sedih melihat kondisi proyek pusat kegiatan olahraga di Hambalang yang mangkrak pembangunannya. (tribun/nic/kps)