Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan tribunnews.com, Imanuel Nicolas Manafe
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus muda Partai Golkar Aditya Moha mengatakan, penerapan syarat penyetoran uang Rp 5 miliar hingga Rp 10 miliar untuk calon ketua umum dikhawatirkan menghambat rencana rekonsiliasi.
"Dengan pembebanan uang, ketua umum baru bisa saja tidak fokus menjalankan tugas, tapi lebih mementingkan bagaimana mengembalikan modal yang telah dikeluarkan," kata Aditya, Sabtu (23/4/2016).
Pria yang akrab disapa Didi ini menilai, syarat tersebut membuat pilihan kandidat menjadi terbatas.
Sebab, tak seluruh calon memiliki kekuatan anggaran yang sama.
"Kalau hanya permintaan sumbangan tanpa ada patokan nominal, apalagi lebih dari Rp 5 miliar atau Rp 10 miliar, bisa saja dilakukan. Ini yang sedang dilakukan Golkar muda," kata Didi.
Sementara, Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mengatakan sejumlah aturan yang dibuat dalam pelaksanaan Munaslub diduga sarat kepentingan satu kelompok.
Ksusnya syarat setoran untuk calon ketua umum.
"Dari sinyal yang terbaca, ada keberpihakan Nurdin Halid, termasuk menguntungkan kubunya," kata Pangi.