Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - TNI sempat sukses menggelar Oprasi militer di negara lain.
Operasi tersebut antara lain adalah operasi pembebasan puluhan sandera di bandara Don Muang, Bangkok, Thailand pada 28 Maret 1981.
Sandera yang dibebaskan adalah penumpang dan awak pesawat DC-9 "Woyla" Garuda Indonesia, bernomor PK-GNJ, penerbangan Jakarta - Medan.
Pesawat tersebut dibajak oleh kelompok Komando Jihad, pimpinan Imran bin Muhamad Zein.
Awalnya para pembajak hendak membawa pesawat ke Libya, dan transit di Thailand untuk persiapan.
Namun di bandara Don Muang pesawat tersebut berhasil ditahan, dengan pelaku dan para sandera yang yang masih bertahan di dalam pesawat.
Pemerintah Indonesia tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut, dengan langsung merayu pemerintah Thailand.
Alhasil pemerintah Thailand mengizinkan TNI untuk beroperasi.
Yang dikirimkan untuk menangani aksi pembajakan itu adalah Grup-1 Kopasanda atau yang saat ini disebut Kopassus TNI AD.
Dalam operasi yang berlangsung sekitar tiga menit, anggoya Grup-1 yang dipimpin Letkol Sintong Panjaitan, menyerbu pelaku di dalam pesawat, sukses membunuh tiga pelaku, dan menangkap Imran hidup-hidup.
Kesuksesan tersebut mengukuhkan reputasi TNI di mata dunia.
Satuan anti teror Kopassus TNI AD setelahnya disebut Densat 81, mengambil dari tahun kesuksesan operasi Woyla itu.
Namun untuk urusan pembebasan belasan Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera oleh kelompok bersenjata di Filipina Selatan, pemerintah tidak bisa merayu pemerintah Filipina, untuk mengizinkan TNI menggelar operasi.
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengatakan kasus di Thailand berbeda dengan kasus di Filipina.
TNI bisa beroperasi di Thailand, karena pelaku dan para sandera masih bertahan di pesawat Indonesia.
"Pesawat itu dalam (konteks) hubungan internasional itu (masih) negeri kita, jadi bisa," ujarnya kepada wartawan di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta Pusat, Jumat (29/4/2016).
Sedangkan belasan WNI di Filipina disandera di sejumlah tempat yang berbeda, di Filipina Selatan, semuanya berada di wilayah yuridiksi pemerintah Filipina.
Wakil Presiden mengaku maklum mereka tidak mengizinkan TNI untuk menggelar operasi.
Pemerintah Indonesia juga akan mengambil sikap yang sama, bila ada Warga Negara Filipina disandera di Indonesia.