Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjelaskan alasan mengapa Pemerintah tidak ingin membayar tebusan yang dituntut oleh para penyandera Warga Negara Indonesia di Filipina.
Jika tebusan dibayar, Kalla akan melenggangkan aksi penyanderaan di kemudian hari.
"Pemerintah tidak pernah dengan cara apapun berbicara tebusan. Karena itu juga kami tidak ingin, karena makin (bayar) tebusan, (penyanderaan) makin terulang," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (4/5/2016).
Kalla berharap proses pembebasan empat Warga Negara Indonesia lainnya yang diduga masih disandera oleh bagian dari kelompok Abu Sayyaf bisa cepat dilakukan.
"Tentunya harapan kami lebih cepat lebih baik, tapi ini tentu melihat perkembangan di lapangan," kata Kalla.
Kalla juga mengatakan bahwa Pemerintah membuka pintu bagi pihak-pihak yang ingin membantu upaya pembebasan empat WNI yang diduga disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina.
Namun, kata Kalla, pihak-pihak yang ingin membantu harus berkoordinasi dengan Pemerintah.
"Kami terbuka dengan siapa saja yang ingin membantu, tapi harus terkoordinasi," ujar Kalla.