Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) memberikan kontribusi sumbangan yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Jika dikalkulasi secara nasional, BPHTB telah menyumbang sebesar Rp 4,4 triliun.
"Jadi sumbangan pelayanan pertanahaan, dalam hal ini BPHTB itu memberikan sumbangan besar bagi daerah, bahkan sebagian besar pendapatan daerah berasal dari situ. Sampai dengan hari ini, sudah sekitar Rp 4,4 triliun untuk nasional," kata Ferry kepada wartawan, Minggu (15/5/2016).
Menurutnya, peningkatakan BPHTB tidak terlepas dari sejumlah program dan terobosan untuk memberikan akses pelayanan kepada masyarakat guna mempermudah mengurus masalah pertanahan.
"Peningkatakan pemasukan daerah dari BPHTB ini sejalan dengan pemudahan akses pelayanan yang kami berikan," katanya.
Pihaknya pun berkomitmen untuk terus memberikaan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, ketika pihaknya tidak melakukan pembenahan pelayanan yang memudahkan maka secara tidak langsung juga akan menghambat pemasukan daerah.
"Ketika kami melakukan pembenahan pelayanan yang mudah, murah, dan cepat, itu sudah menghasilkan, salah satunya kenaikan BPHTB. Tapi manakala kita tidak melakukan perbaikan akses kepada masyarakat, maka masyarakat juga enggan, maka tidak ada transaksi," kata Ferry.
Dikatakan, pihaknya telah memiliki sistem untuk melihat secara berkala terkait dengan BPHTB dari semua daerah.
"Semua bisa terlihat, ketika transaksinya rendah pasti ada masalah, bisa jadi karena tidak adanya pendekatan dan pemudahan pelayanan," ungkapnya.
Seperti diketahui, ATR/BPN telah membuat sejumlah terobosan program guna mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan pertanahan. Di antaranya, layanan Sabtu-Minggu, layanan saat Car Free Day, hingga layanan delivery service.
"Itu semua pada dasarnya merupakan formula proaktif BPN untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat seluruh Indonesia," katanya.
Lebih lanjut Ferry mengatakan bahwa pihaknya tengah membangun layanan pertanahan yang terintegrasi. Dengan demikian, masyarakat akan semakin termudahkan dalam mengurus dan berkonsultasi terkait masalah pertanahan.
"Kami terus meningkatkan upaya pelayanan terintegrasi sehingga masyarakat bisa mengurus dimana saja. Itu yang sedang kita rancang," kata Ferry.
Untuk saat ini, baru sejumlah provinsi atau daerah yang menerapkan layanan terintegrasi tersebut.
"Kedepannya kita akan lakukan layanan integrasi ini secara nasional. Meski tidak sekaligus, kita lakukan secara bertahap sehingga nantinya bisa terintegrasi secara keseluruhan. Ketika mau urus kaitan pertanahan, bisa konsultaasi dimanapun," katanya.
Untuk itu dirinya berharap kepada seluruh BPN dapat bekerjasama dengan pemda dan pemprov untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam peningkatan pelayanan.
"Dengan berbasis IT, kami integrasikan dengan program pemda dan pemprov untuk pelayanan. Kemudahaan teknologi harus dimanfaatkan, kalau tidak kami akan tertinggal," katanya.