Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Muhammad Yusuf mengharapkan adanya fit and proper test terhadap kandidat Kepala Daerah yang akan dicalonkan dalam Pilkada.
"Jadi dimintakan klarifikasi dari PPATK sebelum diangkat," ujar M Yusuf di Gedung BPSDM Kemendagri, Jakarta, Jumat (27/5/2016).
M Yusuf mengatakan ide tersebut berdasarkan munculnya keluhan dari masyarakat terkait banyaknya Kepala Daerah yang tersangkut kasus korupsi.
"Kami jabarkan bahwa salah satu keluhan masyarakat, pejabat daerah itu saat akhir menjabat masuk penjara. Itu cerita tidak sehat bagi generasi berikutnya. Kami perlu mencari betul figur yang tepat yang bebas dari KKN dan dosa masa lalu," ucap M Yusuf.
Menurut M Yusuf, Presiden Joko Widodo telah memberikan contoh yang baik ketika memilih menteri-menterinya.
Saat itu, Presiden Jokowi meminta adanya penelusuran dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan PPATK terkait latar belakang calon menteri.
"Misalnya seperti para menteri kemarin," ucap M Yusuf.