Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Johan Budi Sapto Pribowo membantah soal kabar mundurnya ring 1 Presiden Joko Widodo jika Komjen Pol Budi Gunawan yang dipilih menjabat sebagai Kapolri.
"Analis yang mengatakan bahwa orang ring 1 Presiden akan mundur jika Budi Gunawan yang dipilih adalah tidak benar dan tak ada dasar sama sekali," ujar Johan melalui pesan singkatnya kepada Tribunnews.com, Minggu (12/6/2016).
Johan menjelaskan, tugasnya sebagai staf khusus tidak sampai memasuki wilayah memberi masukan kepada Presiden terkait Kapolri baru.
"Saya adalah staf khusus Presiden yang tugasnya adalah membantu mengkomunikasikan apa yang menjadi kebijakan Presiden kepada publik melalui media. Tugas staf khusus bidang komunikasi tidak masuk wilayah memberi masukan soal Kapolri. Itu kewenangan Presiden," kata Johan.
Johan menambahkan, Presiden Jokowi tidak hanya mendengar masukan dari satu pihak saja. Selain Kompolnas, masukan dari Polri maupun masyarakat jadi bahan pertimbangan untuk memilih Kapolri.
"Dalam memutuskan Kapolri, Presiden akan tetap memegang aturan dan perundang-undangan," kata Johan.
Diberitakan sebelumnya, Pengamat kepolisian, Hermawan Sulistyo mengungkapkan, pencalonan Wakapolri Komjen Budi Gunawan (BG) yang pernah gagal menjadi kapolri karena tersandung kasus 'rekening gendut' di KPK, berpotensi menimbulkan pertentangan dan kegaduhan di Istana Negara dan DPR.
Informasi yang diperolehnya, lima orang pembantu atau Ring 1 Presiden akan mengundurkan diri jika Jokowi memaksakan mengajukan BG sebagai kapolri.
"BG memenuhi syarat normatif karena sudah lulus fit and proper test di DPR. Hanya saja potensi ini gaduh lagi nggak? Lalu, apakah lima pembantu presiden ini mau bekerjasama? Apa mereka tidak akan mundur? Saya kok pesimis," kata Hermawan dalam diskusi bertajuk "Mencari Sosok Kapolri: Senayan Versus Istana", di Jakarta, Jumat (10/6/2016).
"Karena saya teman-teman orang ini. Kalau presiden ngotot BG, mereka mundur. Jika mereka mundur, maka akan krisis politik. Power mereka lebih dari menteri," sambungnya.
Hermawan menolak siapa saja lima orang Ring 1 Presiden Jokowi yang akan mundur tersebut. Namun, sebelumnya dalam wawacara kepada Tribun, Hermawan menyebut sejumlah pegiat antikorupsi, seperti mantan pimpinan KPK Johan Budi SP dan Teten Masduki, menjadi beberapa orang pemberi masukan ke presiden.
Menurut Hermawan, Presiden Jokowi bakal diuji dalam pergantian Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang pensiun 24 Juli 2016 atau genap 58 tahun.
Pergantian kapolri kali ini tidak sebatas pemenuhan kriteria si calon, melainkan faktor akseptibilitas calon di lingkaran Istana Negara dan DPR.
Nama Wakapolri Komjen Budi Gunawanmenjadi Kapolri terus didengungkan dari para anggota DPR dari PDI Perjuangan, dengan alasan kapabilitas dan telah lulus fit and proper test pada pencalonan di Senayan sebelumnya.
"Kalau (di Istana Negara) nggak gaduh dan BG diangkat, maka yang senang kan PDIP," ujarnya.
"Kalau Jokowi tidak pilih BG, apa nggak makin PDIP ngambek," sambungnya.
Menurut Hermawan, Presiden Jokowi selaku pemegang hak prerogatif penentu kapolri bisa saja mengesampingkan 'intervensi' elit partai pengusungnya, PDI Perjuangan, dan menentukan pilihan sendiri.
Hal itu bisa terjadi. Apalagi, saat ini Partai Golkar pimpinan Setya Novanto terang-terangan memberikan dukungan untuk Jokowi sebagai capres pada Pilpres 2019 mendatang.
Meski demikian, lanjut Hermawan, pergantian kapolri kali ini 'Hanya Jokowi dan Tuhan yang tahu'.
"Kalau mau putus (dengan PDIP), putus aja sekalian. Tapi, saya sulit nebak gaya Jawa Jokowi," katanya.