Lagi-Lagi WNI Disandera, Menlu: Kejadian yang Sama Sekali Tidak Dapat Ditolerir

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yurike Budiman

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Adanya peristiwa penculikan dan penyanderaan tiga warga negara Indonesia (WNI) di perairan Malaysia pada Sabtu (9/7/2016), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendesak adanya upaya serius dari Pemerintah Filipina dan Pemerintah Malaysia untuk menangani kasus tersebut.

"Pemerintah Indonesia siap untuk melakukan kerja sama dalam upaya pembebasan sandera dalam waktu yang sesegera mungkin. Sekali lagi dapat saya sampaikan bahwa kejadian seperti ini merupakan kejadian yang sama sekali tidak dapat ditolerir," kata Retno dalam pernyataan pers di Kementerian Luar Negeri, Senin (11/7/2016).

Retno juga menyampaikan kondisi para korban sandera walau terdengar lelah namun mereka dalam keadaan baik.

"Tentunya keselamatan sandera tetap merupakan prioritas bagi kita," tuturnya.

Sebelumnya, perompakan terhadap kapal pukat penangkap ikan berbendera Malaysia dengan nama LLD 113/5/F, tepatnya di wilayah Felda Sahabat, Lahad Datu, Malaysia ini terjadi pada pukul 23.30 waktu setempat.

Berdasarkan laporan yang diterima dari Kepolisian Lahad Datu, Malaysia, kapal tersebut dinaiki oleh lima pria bersenjata.

Dari tujuh kru kapal yang berkewarganegaraan Indonesia, hanya tiga orang yang diculik dan disandera hingga kini.

Kasus penculikan ini adalah penculikan WNI yang keempat kalinya dalam kurun lima bulan terakhir.

Insiden penculikan pertama dan kedua pada Maret dan April lalu, berakhir baik dengan bebasnya 14 WNI yang disandera di perairan Filipina.

Atas kejadian yang berulang terhadap penyanderaan WNI, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanantha Nasir menyebutkan jalur yang dilewati merupakan jalur perdagangan yang dipakai oleh perusahaan Indonesia.

"Itu kan jalur perdagangan yang banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan Indonesia dari Indonesia ke Filipina, sehingga banyak warga Indonesia. Itulah makanya kita ingin pemerintah Filipina dan Malaysia untuk bekerjasama dalam menjaga perairan tersebut," ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri.