Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketidakjelasan status kewarganegaraan Arcandra Tahar dapat menghambat penyusunan dan pelaksanaan agenda kerja Kementeriaan ESDM.
Direktur Eksektutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan tudingan terhadap Arcandra berpotensi mempengaruhi penilaian publik dan pelaku usaha.
Khususnya dalam pengambilan keputusan yang melibatkan kepentingan perusahaan minyak dan mineral asal Amerika serikat yang memiliki proyek di Indonesia,
"Misalnya IDD oleh Chevron dan perpanjangan kontrak Freeport," jelasnya kepada Tribunnews.com, Senin (15/8/2016).
Dengan situasi yang serba tidak jelas, menurut Fabby, pemangku kepentingan dapat kehilangan kepercayaan terhadap integritas menteri ESDM dan Presiden Joko Widodo.
Selama status Menteri ESDM menggantung, arahan dan keputusan strategis menteri ESDM bisa kurang diterima pemangku kepentingan dan jajaran internal Kementerian ESDM.
"Publik dan pemangku kepentingan dapat mengartikan bahwa Menteri yang menjadi liabilitas Presiden rentan diganti sewaktu-waktu sehingga arahan kebijakannya tidak dinilai dengan serius," jelasnya.
Untuk itu, Presiden didesak untuk segera membuat klarifikasi tentang status kewarganegaraan menteri ESDM yang sebenarnya.
Selain harus mengambil tindakan yang sepatutnya sesuai peraturan perundangan, dalam rangka menyelamatkan kepercayaan publik, reformasi sektor ESDM, dan agenda-agenda prioritas Presiden sendiri.
"Sektor ESDM memerlukan nakhoda yang berintegritas, cerdas, dan mumpuni untuk membawa sektor ini ke arah yang lebih baik," ujarnya.