Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Siti Fadilah Supari dan Dahlan Iskan, kini diproses hukum dan ditahan oleh dua lembaga penegak hukum.
Siti ditahan KPK, sedangkan Dahlan ditahan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur yang secara hirarki di bawah koordinasi Jaksa Agung asal Parta NasDem, HM Prasetyo.
Kini, berkembang kabar jika para menteri era SBY tengah diincar oleh penguasa. Kabar tersebut berkembang menyusul pernyataan Siti dan Dahlan saat keduanya ditahan oleh KPK dan Kejati Jatim.
Achmad Cholidin selaku kuasa hukum Siti membantah pernyataan Siti tersebut bermaksud jika dia merasa diincar oleh pemerintahan yang berkuasa saat ini, Jokowi-JK.
"Bu Siti diincar pemerintahan yang sekarang? Saya rasa tidak. Karena justru Bu Siti berharap kepada pemerintahan yang sekarang yang dipimpin oleh Pak Jokowi agar bersikap lebih adil dalam penegakan hukum, terutama kasusnya Bu Siti ini," kata Cholidin.
"Bu Siti sampai bicara soal Pak Jokowi saat ditahan itu karena dia merasa bukti dirinya menerima suap atau gratifikasi cek tidak ada dan kasusnya sudah lama sejak 2012, justru sekarang ditahan," sambungnya.
Menurut Cholidin, kasus yang menimpa Siti sudah terjadi sebelum kepemimpinan Presiden Jokowi dan terbentuknya kabinet parpol koalisinya.
"Kemungkinan Bu Siti diincar bisa saja. Tapi, bukan oleh era yang sekarang ini, mungkin sama era yang sebelumnya," ujarnya.
Siti ditahan oleh penyidik KPK pada Senin (24/10) lalu menyatakan, ada ketidakadilan, dirinya dikriminalisasi dan ada upaya menutupi kasus-kasus yang besar terkait penanganan kasus dan penahanan dirinya.
Menurut Siti, ketidakadilan dan kriminalisasi dalam kasusnya terlihat dengan adanya beberapa pejebat negara dengan kasus besar tidak diproses hukum.
Dirinya yang telah mengabdi untuk negara dengan tidak pernah menerima aliran dana proyek alkes serta tanpa ada bukti, justru ditersangkakan sebagai penerima gratifikasi hingga ditahan.
"Jadi, Bu Siti merasa perjuangannya, pengorbanan jiwa raganya untuk negara sampai rela pergi ke WHO saat suami sakit, justru sekarang dijadikan seperti sekarang ini. Apalagi dituduh menerima gratifikasi. Dia tidak terima, karena sakitnya bukan main dituduh seperti itu," ujarnya.
Kasus korupsi yang menjerat Siti Fadilah Supari merupakan pengembangan atas kasus korupsi alat kesehatan di Kementerian Kesehatan pada 2007 senilai Rp 17,18 miliar yang menjerat bekas anak buahnya, Rustam Syarifudin Pakaya.
Saat itu, Rustam Syarifudin Pakaya menjabat sebagai Kepala Pusat Penanggulan Krisis Kementerian Kesehatan diduga melakukan korupsi dengan korporasi sehingga merugikan negara sampai Rp22 miliar dalam pengadaan alkes pada 2007.