Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Konflik mengenai tata ruang semakin banyak terjadi belakangan ini. Konflik tersebut disebabkan oleh kendala pengelolaan tata ruang lintas sektor yang tidak efektif.
Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Bernardus Djojoputro mengatakan, Indonesia pada faktanya masih tersandera oleh tumpang-tindih pengaturan lahan serta masih terfokusnya penerjemahan ruang pada daratan.
“Hal ini menyebabkan adanya kekosongan aturan, norma hingga petunjuk pelaksanaan terhadap dimensi ruang tanah, bawah tanah, laut, bawah laut, udara hingga ruang budaya,” kata Bernardus Djonoputro dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (3/11/2016).
Menurutnyas, konflik tata ruang antar sektor yang berkepanjangan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, investasi dan pembangunan infrastruktur. Perpres No. 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang meliputi 250 proyek nasional dan 30 proyek prioritas juga mengalami kendala aspek aturan tata ruang.
Ia mengatakan, melalui Kongres IAP ke- XI di Jakarta pada 3-4 November 2016, IAP Indonesia meminta kepada pemerintah untuk memberi perhatian serius terhadap permasalahan tata ruang di Tanah Air, sehingga konflik berkepanjangan mengenai tata ruang yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur bisa diatasi.
IAP juga meminta pemerintah agar mempertegas komitmennya dalam menyelenggarakan manajemen perkotaan dan pedesaan. Menurut Bernardus Djonoputro, hingga saat ini belum terlihat langkah-langkah nyata pemerintah berkaitan dengan agenda perkotaan, tata ruang maupun desa yang dikaitkan dengan visi 20-30 tahun ke depan.
IAP Indonesia sebagai satu-satunya organisasi profesi bidang perencanaan wilayah dan kota di Indonesia merasa terpanggil untuk berkontribusi memberi masukan kepada pemerintah guna memenuhi tuntutan pembangunan nasional, disamping perkembangan agenda dan komitmen pembangunan global.
Untuk itu, IAP melalui Kongresnya ke-XI menggelar dialog “Indonesian Planning Outlook 2017”, sebagai upaya memberikan masukan kepada pemerintah. Dalam dialog tersebut IAP menghadirkan semua pemangku kepentingan di bidang perencanaan tata ruang.