Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Lendy Ramadhan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie mengusulkan adanya Corporate Political Responsibility (CPR) pada perusahaan untuk pembiayaan pilkada.
Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat monitoring Pilkada 2017 di Kementerian Dalam Negeri, Kamis (22/12/2016).
Jimly menjelaskan, selain mengandalkan APBN, pembiayaan pilkada juga seharusnya bisa dari perusahaan-perusahaan dalam bentuk CPR, terutama untuk Alat Peraga Kampanye (APK) dan iklan di media.
Lebih jauh, ia mengemukakan, CPR juga bisa membuat perusahaan-perusahaan netral dalam penyelenggaraan pilkada.
"Terutama media elektronik yang perannya itu 75% membentuk opini publik, itu juga harus dikenai CPR juga. Sehingga media itu netral. Katakanlah ada sembilan atau sepuluh televisi ini, kita minta PSO-nya itu sebagai bentuk dari CPR, yaitu dalam bentuk jam tayang," tambah Jimly.
Usul tersebut disampaikan, menanggapi temuan Tim Monitoring Pilkada 2017 dalam rapat tersebut, yang menunjukkan kurang semaraknya pilkada 2017, karena kurang sosialisasi.(*)