Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sepak terjang mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar, tengah menjadi sorotan setelah mendapat grasi dari Presiden Joko Widodo.
'Manuver' terakhir Antasari adalah ketika dirinya menyeret nama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan pengusaha media, Hary Tanoesoedibjo dalam kasus pembunuhan Direktur PT. Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen.
Pengakuan mengejutkan Antasari mengelitik para netizen untuk membongkar lagi arsip-arsip 'usang' terkait kasus yang sempat mengegerkan pada 2009 itu.
Salah satu berita Tribunnews.com yang berjudul 'Yusril Ungkap di Balik Kasus Antasari Cs hingga Susno Duadji' yang mempublikasikan pernyataan mantan Menteri Sekretaris Negara dan eks Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra.
Dalam pemberitaan itu, Yusril menyebut kondisi negara di bawah pemerintahan Susilo Bambang Boediono (SBY)-Boediono makin tragis.
Negara seperti tidak hadir ketika terjadi ketidakadilan di mana-mana sehingga terjadi berbagai kekerasan yang dilakukan masyarakat.
Ketidakadilan ini berawal dari amburadulnya Pemilu 2009 yang dimenangi SBY-Boediono.
Yusril lantas mengungkap kasus IT KPU yang diusut KPK saat dipimpim Antasari Azhar.
Namun ujungnya, Antasari malah dijebloskan ke penjara dengan tuduhan pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen.
Yusril juga mengungkap KPK menjadi mandul ketika Bibit Samad Rianto-Chandra Hamzah dijadikan tersangka saat sedang mengusut kasus bailout Bank Century.
Komjen Susno Duadji juga senasib.
Berikut tulisan yang dikirim mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Yusril Ihza Mahendra kepada Tribunnews.com:
Kalau kita membaca Pembukaan UUD 1945, kita akan menemukan kata-kata yang penuh makna, yakni negara yang kita bangun ini bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kerangka itulah, kita membentuk pemerintahan untuk menjalankan kekuasaan atas nama negara.
Kini, Pemerintahan SBY-Boediono baru menjalankan kekuasaan pemerintahan negara melalui Pemilu yang buruk di tahun 2009, setahun saja, sejak dilantik 20 Oktober 2009. Sejak awal, Pemilu yang buruk dengan manipulasi daftar pemilih, IT KPU yang amburadul dan dugaan penggunaan dana bailout Bank Century untuk membiayai kampanye Pilpres SBY Boediono, sejak awal telah menyebabkan Pemerintah baru ini mengalami krisis kewibawaan.