News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

DPR Minta Menhan Tinjau Kerjasama PT DI dengan Airbus

Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Sanusi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

HELIKOPTER - Menteri Pertahanan RI, Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu mencoba membidik dengan fasilitas senjata yang ada di Helikopter Full Combat SAR Mission EC725 saat serah terima dua unit helikopter ini dari PT Dirgantara Indonesia (PTDI) kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia di Hanggar Final Assy Fixed Wing PTDI, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Jumat (25/11/2016). Helikopter buatan PTDI yang bekerjasama dengan Airbus Helicopter tersebut memiliki keunggulan menggunakan twin engine generasi baru Turbomeca Makila 2A yang memberikan kinerja tinggi dan keamanan maksimal, dengan desain modular serta baling-baling (blade) yang bisa ditekuk ketika tidak digunakan, memiliki visibiltas yang sangat baik untuk melihat ke bawah dan ke samping, dan dapat mengangkut maksimum 29 personil atau dapat mengangkut beban maksimum hingga 11.000 kg. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR Komisi I Bobby Rizaldy meminta pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) meninjau kembali kerjasama PT Dirgantara Indonesia (DI) dengan perusahaan asal Perancis, Airbus.

"Kerjasama itu (DI dan Airbus) perlu ditinjau," ujar Bobby dihubungi wartawan, Jakarta, Rabu (22/2/2017).

Bobby tidak ingin perusahaan BUMN sekelas PT DI membuat bagian pesawat yang tidak sesuai dengan kebutuhan komponen. Pasalnya Bobby menilai PT DI tidak mampu membangun pesawat sekelas Airbus.

"Jangan sampai hanya membuat bagian pesawat yang tidak signifikan," jelas Bobby.

Dilihat dari pengalaman, Bobby menyebut PT DI mampu membuat helikopter jenis Bell 412.

Selain itu Bobby menyebut perusahaan pelat merah itu berhasil mengoperasikan dan merawat generasi pertama Black Hawk dan Sikorsky S58T Twin Pack.

"PT DI memang bisa membuat Bell 412," ungkap Bobby.

Sebelumnya diketahui Dewan Penasihat National Air Space and Power Center of Indonesia (NASPCI) Connie Rahakundini mengatakan kerjasama kontrak PT DI dengan PT Dirgantara tidak memberikan kontribusi untuk pertahanan Indonesia.

"PT DI harus memutuskan kontrak yang sudah 40 tahun dengan Airbus," kata Connie.

Pengamat militer itu menilai PTDI tidak bisa membuat helikopter secara mandiri.

"PT DI kalau cuma bisa mengecat itu bukan membuat heli," jelas Connie.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini