Baca tanpa iklan
Ketiga, Freeport tidak bisa menggunakan tangan pemerintahnya karena memang posisi Freeport tidak terlalu baik.
Pemerintah Indonesia tidak sedang mendzalimi perusahaan tambang tersebut.
Buktinya perusahaan tambang pemegang KK lainnya mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah.
Harusnya Freeport paham bahwa negeri ini sudah mengalami pahitnya penjajahan di masa lalu sehingga pendekatan dengan ancaman ataupun mendikte, bahkan merongrong kedaulatan bukanlah pendekatan yang tepat bila Freeport tetap akan berbisnis di Indonesia.
PHK
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengaku telah menerima laporan pemutusan hubungan kerja (PHK) terkait karyawan PT Freeport Indonesia.
"Laporan sementara sudah ada, tapi saya harus verifikasi laporannya dengan kejadian dilapangan. Saya besok akan ketemu dengan serikat pekerja di sana untuk membicarakan ini," kata Hanif di Jakarta, Kamis (23/2/2017).
Mengenai jumlah karyawan yang di PHK, Hanif tidak mengetahui secara pasti dan tidak mau berspekulasi karena masih dalam tahap Laporan sementara serta belum dilakukan penecekan ke Freeport maupun serikat pekerjanya.
"Saya tidak berani berspekulasi, laporan (PHK) hasil koordinasi dengan dinas tenaga kerja yang ada di Papua dan kami bantu proses-proses mendorong agar terjadi dialog," ujar Hanif.
Menurut Hanif, Kementerian Ketenagakerjaan mendukung langkah pemerintah untuk mendorong Freeport mengubah statusnya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dari sebelumnya kontrak karya.
"Kami di Kemenaker mendukung sepenuhnya langkah kebijakan pemerintah, pada dasarnya untuk mengembalikan proses berusaha di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada," ujar Hanif.
PT Freeport Indonesia akan melakukan PHK sebagai langkah efisiensi untuk mengurangi beban perusahaan karena tidak bisa ekspor mineral olahan (konsentrat).
President dan CEO Freeport-McMoRan Inc, Richard C. Adkerson mengatakan, akibat tidak bisa melakukan ekspor konsentrat maka perusahaan menurunkan produksi yang sangat tajam dan menghentikan pengeluaran investasi selanjutnya.
"Pengurangan karyawan, kita-kira di bawah 10 persen karyawan ekspratriat yang bekerja, ekspratriat kami bagian kecil dari karyawan nasional yang mencapai 98 persen," tutur Richard di Jakarta, Senin (20/2/2017).
Menurut Richard, langkah pemangkasan karyawan Freeport Indonesia bukan sebagai alat untuk menegosiasi pemerintah, perihal persoalan persoalan perubahan status dari KK menjadi IUPK.
Lebih lanjut dia mengatakan, saat ini Freeport Indonesia memiliki 32 ribu pekerja, dimana 12 ribu pekerja tetap dan sisanya merupakan karyawan kontrak.