Baca tanpa iklan
Motif serangan lanjut Budi Gunawan berubah dari yang dulunya dilakukan oleh negara dengan tingkat kerahasiaan operasi yang tinggi, menjadi serangan yang dilakukan oleh kelompok dengan motif komersial dan merugikan masyarakat banyak.
"Jika dilihat dari exploit yang dibocorkan, kita juga harus waspada terhadap exploit lainnya yang digunakan oleh state atau non state hacker untuk melakukan penetrasi ke dalam sistem target yang memiliki kelemahan dan tidak sempat diantisipasi oleh pembuat sistem," ujarnya.
"Serangan seperti ini merupakan bentuk ancaman baru berupa proxy war dan cyber war yang digunakan oleh berbagai pihak untuk melemahkan suatu negara," katanya.
Kerja Sama dengan FBI
Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri akan bekerjasama dengan sejumlah pihak untuk penanggulangan dan pelacakan pelaku serangan Ransomware WannaCry yang tengah mewabah pada sistem komputer dunia, termasuk di Indonesia.
"Kami juga sudah komunikasi dengan kawan-kawan di FBI, IGCI (Interpol Global for Innovation) Singapura dan NCA (National Crime Agency) United Kingdom untuk kerjasama ungkap pelaku," ujar Direktur Tipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Fadil Imran.
"Kami juga sudah siapkan tim sidik dan tim olah TKP digital forensic," katanya.
Fadil mengatakan, pihaknya telah melaukan beberapa langkah penyelidikan atas adanya serangan WannaCry terhadap sistem komputer RS Dharmais dan RS Harapan Kita. Di antaranya dengan melakukan pengumpulan informasi dari berbagai pihak.
Selain itu, tim Dittipidsiber Bareskrim Polri juga berkoordinasi dengan pihak yang terkena serangan WannaCry, serta melakukan analisa secara foreksik digital.
"Kami juga melakukan koordinasi dengan komunitas cyber untuk mendapatkan info yang lebih banyak dan mendalam," ujarnya.
Serangan Awal
Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais menyebut serangan Ransomware bentuk nyata perang siber terbesar sepanjang sejarah.
Menurutnya, serangan Ransomware baru tahap awal. Serangan tersebut, kata Hanafi Rais, ditujukan kepada sektor kesehatan.
Karena dianggap tidak memiliki pilihan selain membayar tebusan yang diminta untuk membuka enkripsi.
"Itu pun tidak ada jaminan," kata Hanafi.
Hanafi meminta pemerintah memperhatikan keamanan siber infrastruktur kritis lain seperti listrik, gas dan perbankan.