"Tentunya PAN juga harus kesatria untuk memilih berada di luar atau di dalam pemerintahan," ujar Dadang.
Tingkah laku PAN, kata dia, sudah diketahui bersama oleh publik. PAN juga kerap kali tak ikut konsolidasi antar-fraksi pendukung pemerintah.
Hanura menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo untuk memberikan penilaian kepada PAN.
"Kami tidak membahas khusus, takut kami dianggap menganggap terlampau penting kawan yang satu ini. Presiden pun sudah tahu. Terserah Presiden saja," tutur Sekretaris Fraksi Hanura di DPR itu.
Saat ini, PAN memiliki satu jatah menteri di kabinet, yakni Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang ditempati oleh Asman Abnur.
Selain itu, ada juga Kepala Komite Ekonomi dan Industri Nasional yang ditempati Sutrisno Bachir.
Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid menilai, langkah PAN, walk out dari sidang paripurna RUU Pemilu adalah bentuk inkonsistensi sebagai partai koalisi pemerintah.
"Menurut saya itu tidak bisa kita campuri tapi itu inkonsistensi dari sebuah perjuangan," ujar Nurdin Halid. (tribun/fer/jar/rio/yat/kompas.com)