Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keluarga Pahlawan Revolusi Jenderal Ahmad Yani tidak sepakat dengan rencana usulan revisi/ pembuatan film Penumpasan Penghianatan G30S/PKI versi milenial.
Menurut keluarga, pembuatan film versi terbaru tentang pemberontakan dan kekejaman PKI hanya akan memutar balikan fakta sejarah.
Sehingga, wacana tersebut seharus dipertimbakan lagi karena film buatan tahun 1984 tersebut sudah sesuai fakta yang ada.
Diketahui memang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan untuk film G30S/PKI dibuat dan dikemas untuk penonton kaum milenial.
"Presiden sempat bilang filmnya mau diperbaharui/dibuatkan versi milenial, mau diperbaruan apanya. Itu sejarah kok. Sejarah tidak usah diputar balik. Kalau film mau diganti engga usah lah," tegas Untung Yani putra ke 7 Jenderal Ahmad Yani kepada Tribunnews di museum Sasmitaloka Pahlawan Revolusi Jenderal TNI A Yani, di Jalan Lembang No.58, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/9/2017).
Untung kembali menegaskan bahwa wacana pembuatan ulang film G30S/PKI versi lain dirasanya tidak perlu. Terlebih nantinya akan membuang-buang waktu saja.
"Enggak perlu Pak Jokowi, buat apa diganti. Kalau film Rambo sampai dua, tiga, empat episode tidak apa-apa. Intinya enggak-enggak lah, buat saya buang-buang waktu saja,"
Selain itu, Untung juga menerangkan bahwa pembuatan film 'Penumpasan Penghianatan G30S/PKI ditahun 1984 sudah sesuai fakta.
Bahkan, ia menduga di film tersebut sudah dikurangi unsur-unsur sadis dan penyiksaan para Jenderal di lubang buaya.
"Film itu buka rekayasa, film itu ditanya ke keluarga dan saksi, kejadian lubang buaya, ada saksinya. masa enggak ada saksinya," imbuhnya
"Itu bikin juga bukan sembarangan bikin, enggak ngarang-ngarang. Makannya saya bilang kalau film Rambo tiga, empat episode tidak apa-apa, itukan fiksi. Ini kan jelas, korbanya ada, faktanya ada," tambahnya.
Untung juga ingin menyinggung kepada pihak-pihak yang menuding film 'Penumpasan Penghianatan G30S/PKI ditahun 1984 merupakan hasil rekayasa.
Ataupun, pihak-pihak yang mengkaitkan peristiwa tersebut dengan pemimpin saat itu Presiden Soeharto.
"Lalu ada yang mengatakan kalau film itu rekayasa dan tutipan, bagaiman titipan? titipannya siapa? kalau bilang begitu, harus ada buktinya, buktinya mana?," tukasnya.