Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengenai adanya impor ilegal 5 ribu pucuk senjata yang mencatut nama Presiden Joko Widodo bersifat sensitif dan meresahkan masyarakat.
TB Hasanuddin meminta Panglima TNI untuk mengklarifikasi terlebih dahulu informasi itu di kalangan internal penegak hukum sebelum menyampaikan ke media massa dan masyarakat.
Karena menurutnya pernyataan Panglima TNI belum jelas dan justru menimbulkan keresahan di masyarakat.
"Informasi itu bisa saja akurat, tapi sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu saja dengan aparat dan instansi lainnya terkait keamanan negara. Kalau belum ada kepastian dan kejelasan seperti itu hanya menimbulkan keresahan di masyarakat," kata Hasanuddin kepada Tribunnews.com, Minggu (24/9/2017).
Ia menilai informasi yang disampaikan Panglima TNI bersifat rancu dan meresahkan.
Baca: Penerbangan di Bandara Blimbingsari Banyuwangi Ikut Terdampak Jika Gunung Agung Erupsi
"Kalau impor untuk TNI dan Polri kan jelas untuk meningkatkan keamanan negara, kalau disebut ilegal tujuan untuk apa dan dipakai oleh siapa kan tidak jelas. Karena lima ribu senjata itu kekuatannya setara 4 sampai 5 batalyon tempur," kata Hasanuddin.
"Setahu saya informasi seperti itu sebaiknya diklarifikasi terlebih dahulu dengan instansi lainnya seperti Kementerian Pertahanan, Kapolri, Kepala BIN, Kemenkopolhukam, dan kalau perlu langsung ke Presiden. Sehingga bila terindikasi ada penyelewengan bisa langsung ditindak," tegasnya.
Pada Jumat (22/9/2017) lalu di Mabes TNI Cilangkap, Panglima Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan ada institusi yang memesan lima ribu pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo di Indonesia.
Sayangnya pernyataan Panglima TNI itu tidak diikuti informasi detail mengenai instansi yang dimaksud serta jenis senjatanya.