Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli KPK diantaranya LBH Jakarta, Kontras, ICW, PSHK, dan PP Pemuda Muhammadiyah, Rabu (11/10/2017) petang menyambangi KPK.
Kedatangan mereka untuk mengingatkan kasus teror terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan yang sudah enam bulan tidak juga terungkap siapa pelakunya.
Baca: Rapat Pleno Putuskan Setya Novanto Kembali Aktif Jabat Ketua Umum DPP Golkar
"Kalau kita hitung, ini tepat enam bulan penyerangan Novel. Kondisi Novel terkini sangat sulit kita temukan di media. Saya sendiri tidak tahu alasannya, tapi intinya kita semua di sini tidak mau melupakan kejadian yang menimpa Novel," ucap Lola Easter dari ICW.
Lola Easter melanjutkan inti kedatangannya ke KPK untuk menagih janji kepada pimpinan KPK serta Presiden Jokowi soal penuntasan kasus Novel.
Baca: Setya Novanto Diam-diam Meninggalkan Rapat Partai Golkar Melalui Pintu Belakang
Mereka menganggap selama ini respon Polri untuk mengungkap teror terhadap Novel Baswedan sangat lamban.
"Publik jngan sampai lupa, ini sudah enam bulan. Padahal di kasus pidana umum biasa, bisa cepat (terungkap) ini soal Novel berlarut-larut," ucapnya.
Lola Easter melanjutkan, sebagai bentuk dukungan publik terhadap penuntasan perkara Novel dan desakan kepada Presiden Joko widodo untuk segera bersikap dalam penyelesaiannya, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli KPK berinisiatif untuk menggalang dukungan lewat kanal https://ythpakpresiden.typefrom.com/to.sol+W2.
Baca: Usia Masih 19 Tahun, Adi Jadi Pimpinan Komplotan Bandit Jalanan, Begini Pengakuannya
Kanal tersebut bertujuan untuk mengingatkan kembali ke masyarakat akan kasus Novel yang hingga sekarang belum juga diselesaikan.
Termasuk juga untuk menyuarakan kepada Presiden Jokowu bahwa masyarakat masih menagih janji penyelesaian kasus novel.
Terakhir, Lola Easter juga mendesak Presiden Jokowi untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta Independen untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap Novel.
Baca: Badan Audit Negara Temukan 50 Juta Yen Penyalahgunaan Bantuan Karyawan Perusahaan Jepang
"Kami juga minta kinerja Polri dievaluasi dalam penyidikan ini, mengingat sudah sangat berlarut," katanya.