Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wasekjen DPP Golkar Mukhtarudin melontarkan opininya terkait menguatnya nama Airlangga Hartarto sebagai pengganti Setya Novanto.
Mukhtarudin menyimpulkan hal itu melalui gelagat dan pernyataan beberapa senior Golkar yang tampak mendukung Menteri Perindustrian itu untuk menduduki jabatan Ketua Umum Golkar.
Baca: Berkas Segera Dikirim ke Pengadilan, KPK Yakini Praperadilan Setya Novanto Gugur
Diketahui, beberapa nama penting di Golkar menyuarakan nama Airlangga. Seperti Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.
Belakangan, muncul juga pernyataan dari Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono yang secara eksplisit mendukung digantinya Novanto sebagai ketua umum.
Baca: Ketika Setya Novanto Curhat Soal Obat dan Makanan Di Tahanan KPK
"Untuk personalnya, kalau melihat hubungan antara Pak Agung dan Pak Airlangga, baik di Kosgoro ataupun yang lain, saya kira kedekatan keduanya bisa mengarahkan Pak Airlangga menjadi ketum," ujar Mukhtarudin, Jumat (1/12/2017).
Selain Agung, Mukhtarudin juga menyoroti gelagat dari senior Golkar lainnya, Luhut Binsar Panjaitan, yang beberapa waktu lalu sempat mengantarkan Airlangga bertemu Presiden Joko Widodo.
Baca: Tim Sukses Airlangga Janjikan Rehabilitasi Kader Golkar yang Dipecat Saat Era Setya Novanto
Menurutnya, sebagai pembantu presiden, Luhut telah menangkap pernyataan dan ijin Jokowi yang secara transparan memberikan restu Istana kepada Airlangga.
"Saya kira tidak ada pilihan lain untuk mengamankan apa yang telah digariskan oleh presiden untuk mendorong Pak Airlangga. Karena Pak JK juga begitu, saya kira Pak Luhut pasti akan mendukung itu," imbuhnya.
Baca: Jokowi Dingatkan Jangan Bermain Api Dalam Konflik Golkar
Alasan mengapa pemerintah menginginkan Airlangga, kata Mukhtarudin, karena Jokowi sebagai Presiden punya kepentingan besar ke depannya.
Golkar sendiri adalah satu-satunya partai yang sudah resmi mencalonkan kembali Jokowi di Pilpres 2019.
"Otomatis Pak Jokowi punya kepentingan. Dan itu wajar kok, karena partai ini ibaratnya kendaraan yang akan beliau naikin," katanya.
Baca: KPK Usut Fakta Sidang Pemberian Ruko dari Andi Narogong Kepada Adik Gamawan Fauzi
Ia menambahkan, sebagai kendaraan yang akan ditumpangi, Jokowi mesti menjaga Golkar.
Kendaraan ini harus didandani supaya tidak mogok dan jalannya tidak berhenti di tengah jalan.
"Ibarat sopir, mobilnya kan harus dalam kondisi baik supaya bisa mengantar pada tujuannya, tidak lain memenangkan beliau di Pilpres 2019. Kalau Pak Jokowi mengatakan ingin masuk membenahi Golkar saya kira itu sah-sah saja," katanya.