Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Airlangga Hartarto enggan berbicara topik seputar Munaslub Partai Golkar ketika dirinya sedang berada di kantor Kementerian Perindustrian.
Alasannya agar tidak ada campur aduk antara tugas dirinya sebagai menteri perindustrian dan sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang telah ditetapkan dalam rapat pleno DPP Partai Golkar, Rabu (13/12/2017) lalu.
"Kita berbicara mengenai perindustrian, jadi mendingan kita ngomongin perindustrian," kata Airlangga seusai menghadari acara kerjasama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dengan Sango Corporation dalam pengembangan produk baja bernilai tinggi yaitu wire rod di gedung Kemenperin, Jakarta, Jumat (15/12/2017).
Di acara tersebut dia mengenakan batik lengan panjang berwarna kuning, putih dan coklat, tidak sedikitpun menjawab pertanyaan yang diajukan media terkait Partai berlambang pohon beringin.
"Mendingan kita ngomongin perindustrian," kata Airlangga.
Posisi Airlangga yang kini menjabat Ketua Umum Golkar dari hasil rapat pleno menggantikan Setya Novanto, tinggal selangkah lagi untuk disahkan melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub) pada 19-20 Desember 2017.
Jika munaslub tersebut mengesahkan Airlangga, maka dirinya harus mengundurkan diri dari posisi Menteri Perindustrian yang telah dijabatnya sejak 27 Juli 2016, menggantikan politisi Partai Hanura yaitu Saleh Husin.
Kewajiban Airlangga mundur karena Presiden Joko Widodo sejak awal membentuk kabinet kerja menginginkan para menterinya tidak merangkap jabatan di partai politik.
Baca: Presiden Jokowi Resmikan Proyek Rel Ganda Sukabumi-Bogor
Hal ini pun diingatkan kembali oleh Kepala Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Kepresidenan, Eko Sulistyo dalam sebuah diskusi di kawasan menteng beberapa waktu lalu.
"Tentu kemudian, seandainya Airlangga terpilih ketua umum Golkar, sudah secara otomatis dia harus mundur (dari jabatan menteri)," ujar Eko.
Menurut Eko, pernyataan Ketua Umum Kosgoro Agung Laksono yang bilang Airlangga telah mendapatkan restu dari Jokowi untuk merangkap jabatan sebagai menteri dan ketua umum Golkar, hal tersebut tidak akan mungkin terjadi.
"Enggak mungkin itu, Presiden sudah menyatakan bahwa para menterinya harus mundur dari kepengurusan partai politik," ujar Eko.