Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar, Andi Herianto Sinulingga mengatakan forum Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar tanggal 19-20 Desember 2017 mendatang harusnya bukan hanya dijadikan ajang pengukuhan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.
Ia mendesak agar dalam forum Munaslub itu Airlangga Hartarto sebagai ketua umum menggantikan Setya Novanto turut mengganti sebagian besar kepengurusan partai berlambang pohon beringin tersebut.
“Saya menilai 75 persen kepengurusan Partai Golkar harus diubah. Struktur Golkar sekarang terlalu besar yaitu sekitar 310 orang. Seharusnya cukup 100-an saja seperti zaman Pak Aburizal Bakrie,” katanya saat ditemui di diskusi Perspektif Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (16/12/2017).
Menurutnya perombakan kepengurusan itu tak usah membuat gusar DPP Partai Golkar karena menurutnya banyak kader yang memiliki kompetensi masuk struktur.
Baca: Wasekjen Golkar: Setya Novanto Negarawan dan Ksatria
Perombakan besar itu juga harus dilakukan untuk membersihkan Partai Golkar dari perilaku koruptif.
“Saya tidak yakin Golkar bersih dan hadirnya Airlangga Hartarto yang mengusung slogan Golkar bersih memunculkan harapan Golkar yang bebas dari perilaku koruptif.”
“Ketua Umum Partai Golkar perlu tegas bahwa kader yang terindikasi melakukan tindakan korupsi harus dipecat. Ketum harus tegas orang-orang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi tidak boleh mengisi posisi penting di partai. Dan seperti kita tahu di Partai Golkar ini malah ada residivis yang masih menjabat posisi penting,” katanya.
Dalam rapat pleno 13 Desember 2017 itu selain menetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum juga menetapkan Rapimnas akan dilaksanakan 18 Desember 2017 dan Munaslub tanggal 19-20 Desember 2017 di Jakarta.