Baca tanpa iklan
Oleh karena itu, menurut dia, wajar saja jika Marsekal Hadi memiliki kebebasan untuk melakukan perombakan sesuai kebutuhan organisasi yang dipimpinnya, selama hal itu tidak melanggar aturan.
"Jadi, masalah ini sudah tidak perlu menjadi polemik dan diperdebatkan lagi. Tidak perlu juga mengadu adu antara panglima baru dengan panglima yang lama," kata Politisi PDI Perjuangan ini.
Tidak Hambat Regenerasi TNI
Pengamat militer Susaningtyas Kertopati mengingatkan agar pembatalan mutasi tersebut tidak malah menjadi masalah yang dapat menggangu regenerasi di dalam TNI.
"Proses regenerasi harus berjalan dengan baik, euphoria angkatan juga jangan terjadi. Karena sedikit banyak akan mengganggu jalannya roda regenerasi dalam tubuh TNI," kata Nuning.
Karenanya, Nuning berharap keputusan pembatalan mutasi tersebut sudah dipertimbangkan dengan matang oleh mantan KSAU itu.
"Ada beberapa (nama) yang memang sudah masuk masa pensiun. Kasihan mereka kalau ikut ditunda tidak bisa mengurus surat pensiunnya kan," kata dia.
Jadi sebaiknya Panglima TNI harus memilah mana saja yang memang akan purnabakti maka didahulukan jangan ikut dibatalkan," tambah dia.
Meski menurut Nuning, keputusan Panglima TNI sebelumnya dianggap kurang tepat, karena membuat keputusan strategis jelang masa jabatannya berakhir.
"Memang betul Gatot Nurmantyo juga tidak tepat membuat keputusan strategis pada injury time. Tapi Panglima baru pun juga harus memilah mana yang mau pensiun. Jangan itu tidak dipilah," ucap Nuning. (fah/why/kps/wly)