Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –- Ketua DPP Partai Golkar bidang Kemaritiman Anton Sihombing menegaskan, jabatan Airlangga Hartarto sebagai menteri Perindustrian sekaligus ketua umum Partai Golkar, tidak perlu menjadi polemik.
Menurutnya, perdebatan soal rangkap jabatan tak perlu dibesar-besarkan karena jabatan menteri merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
"Saya kira polemik itu dibesar-besarkan saja. Pak Airlangga ini kan sudah membuat banyak terobosan di Kemenperin sehingga tenaga dan pemikirannya masih diperlukan memimpin kementerian itu," kata Anton Sihombing lewat pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Rabu (27/12/2017).
Kepala Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ini mengatakan, tidak ada masalah jika Airlangga tetap menjadi Menteri.
Pasalnya, tidak ada aturan apa pun yang dilanggar Airlangga jika merangkap jabatan menteri dan ketua umum partai politik.
Anton menambahkan, penempatan jabatan menteri adalah hak prerogatif Presiden. Sepanjang Presiden Jokowi masih memerlukan Airlangga di kabinet tentu tidak ada yang bisa menghalanginya.
"Saya kira tidak ada aturan yang melarang untuk rangkap jabatan. Penempatan anggota kabinet itu hak prerogatif Presiden," katanya.
Anggota Komisi V DPR ini memberikan contoh kasus, Jusuf Kalla pernah jadi Ketua Umum Golkar saat menjadi Wakil Presiden.
Hal yang sama juga dilakukan Megawati Soekarnoputri saat jadi Presiden tetap menduduki jabatan ketua umum PDI Perjuangan.
Anton yakin Airlangga tetap bisa menjalankan tugasnya sebagai Menteri dan Ketum Golkar. Menurutnya, Golkar memiliki banyak kader yang mampu mem- back up kinerja sang ketua umum.
"Pak Airlangga ini politisi bijak tenru aka memilih kader terbaik Golkar masuk jajaran kepengurusan partai. Dengan begitu tugas-tugas partai bisa didelegasikan ke pengurus," katanya.
Lebih lanjut Anton mengaku optimistis Golkar akan meraih kejayaan bahkan akan kembali di urutan pertama pada Pemilu 2019 mendatang.
Seperti tahun 2004 lalu, saat Golkar banyak dicerca dari segala lini tetap masih bisa jadi pemenang Pemilu.