Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Soliditas dukungan Golkar kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) makin kuat dengan tetap dipertahankannya Airlangga Hartarto dan masuknya Idrus Marham dalam kabinet kerja.
Demikian Pengamat politik Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengatakan kepada Tribunnews.com, Rabu (17/1/2018).
"Secara politik dengan Airlangga tetap jadi menteri ditambah satu menteri lagi dari Golkar, maka soliditas dukungan Golkar kepada Jokowi makin kuat karena ketum-nya langsung menjadi bawahan atau pembantu Jokowi," ujar Djayadi.
Meskipun demikian Djayadi mengkritik keputusan Jokowi mempertahankan Airlangga merangkap jabatan sebagai Menteri Perindusrian sekaligus Ketua Umum Golkar.
Memang kata Djayadi, satu setengah tahun ke depan fokus pemerintahan Jokowi adalah bidang ekonomi, termasuk di dalamnya soal industri.
Sehingga diperlukan orang yang mengerti dan segera eksekusi kebijakan selama satu setengah tahun ke depan.
Baca: Jabat Menteri Sosial, Ini Harta Kekayaan Idrus Marham
Tampaknya dia melihat Jokowi tidak mau ambil resiko kalau ada orang baru karena dia sudah cocok dan percaya dgn Airlangga.
"Tapi resikonya adalah ada kemungkinan Airlangga terbagi konsentrasinya untuk mengurus Golkar yang juga tugas berat," jelasnya.
Alasan lain mungkin, imbuhnya, Jokowi tidak mau gaduh karena kalau melakukan penggantian Airlangga, ada kemungkinan muncul tuntutan reshuffle menteri lainnya.
"Kalau sekarang reshuffle jelas semata mata karena ada kekosongan jabatan Mensos yang ditinggalkan Khofifah," ucapnya.
Tapi bagaimanapun, tegasnya, keputusan Jokowi ini melanggar komitmen awalnya terkait tidak boleh rangkap jabatan.
Baca: Hadir di Istana, Megawati Pakai Baju Kuning, Ketua Umum Golkar Pakai Dasi Merah
Presiden Joko Widodo mengizinkan Airlangga Hartarto untuk rangkap jabatan sebagai Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar.
Jokowi beralasan, masa kerja kabinet saat ini hanya tersisa satu tahun. Oleh karena itu, tak efektif apabila dilakukan pergantian di pos menteri perindustrian.