Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Hanura Dadang Rusdiana menegaskan kubu Sarifuddin Sudding akan mendesak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI untuk mencabut Surat Keputusan (SK) Kemenkumham tentang kepengurusan baru partai Hanura di bawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO).
Ia menyebut SK tersebut salah alamat lantaran seharusnya tidak diberikan pada kubu yang menurut mereka tidak layak.
"Hari ini kita mendesak Menkumham untuk mencabut SK Menkumham, karena SK Menkumham itu didasarkan pada partai yang salah (kubu OSO)," ujar Dadang, saat ditemui di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2018).
Menurut Dadang, ada manipulasi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan, karena ia menganggap bahwa seharusnya proses menjustifikasi permasalahan dalam internal partai harus melalui mahkamah partai.
Oleh karena itu, Kubu Sudding merasa tidak terima dengan dikeluarkannya SK Kemenkumham untuk kubu OSO.
"Jadi ada manipulasi yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan, itu Dewan Kehormatan yang sebetulnya tidak ada rapat, dan tiba-tiba membuat surat seakan-akan di Hanura tidak ada konflik, dan kemudian menguatkan SK kubu Pak OSO," tegas Dadang.
Baca: Ketua DPP Hanura: Kita Punya Dasar yang Kuat Laporkan OSO Ke Bareskrim Polri
Ia menilai Kemenkumham tidak melihat permasalahan dalam tubuh partai Hanuea secara keseluruhan.
Ia pun kembali menegaskan bahwa pihaknya yakni kubu Sudding, meminta kementerian tersebut untuk mencabut SK yang sebelumnya telah diberikan kepada OSO.
Selain itu, kubu Sudding juga mendesak agar Kemenkumham mengakui keputusan dari Munaslub yang digelar pihaknya di Bambu Apus yang memecat OSO sebagai Ketua Umum serta keanggotaannya dalam partai.
"Makanya hari ini kita sudah minta Menkumham untuk mencabut itu, dan mengakui keputusan dari Munaslub Bambu Apus," kata Dadang.
Sebelumnya, Partai Hanura kubu OSO tetap menjalankan partainya, karena mengklaim telah mengantongi SK dari Kemenkumham.
SK itu menjadi cara OSO membuktikan bahwa pemerintah sudah mengesahkan kepengurusan partai di bawah kepemimpinannya.
Di sisi lain, Menkumham RI Yasonna Laoly pun telah menerima sejumlah perwakilan dari Partai Hanura kubu Sudding, di kantor kemenkumham, pada Jumat sore, 19 Januari 2018.