Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polri bekerjasama dengan sejumlah pihak berupaya mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat selama pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018.
"Kami menguatkan sinergi elemen masyarakat. Mengelola embrio, tokoh agama, ulama, dan terus juga guru-guru, RT/RW dan lurah untuk potensi kerawanan," tutur Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol M Iqbal, Selasa (23/1/2018).
Baca: KPK Perpanjangan Masa Penahanan Bupati Hulu Sungai Tengah
Saat ini, Polri sudah memetakan daerah rawan konflik dalam Pilkada 2018.
Setidaknya ada lima daerah rawan konflik, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Papua.
Baca: Anggota Brimob yang Terlibat Penembakan Kader Gerindra Fernando Wowor Masih Belum Sadarkan Diri
Dia menjelaskan, pemetaan wilayah rawan konflik itu dilihat dari sejumlah hal.
Pertama, pasangan calon dan partai politik yang mengusung pasangan tersebut.
Baca: Senjata Organik Polri Jenis HS Diamankan Polisi Terkait Kasus yang Menewaskan Fernando Wowor
Kedua, karakteristik daerah, angka kriminalitas, background profiling dan kondisi wilayah atau alam.
"Kami yakin apa yang disampaikan kapolri pro aktif jadi kunci pilkada ini," katanya.