Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan menegaskan tidak melakukan intervensi terkait usulan penunjukan dua jenderal Polri sebagai pejabat gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara.
Pasalnya, Menteri Dalam Negeri yang juga politisi PDIP, Tjahjo Kumolo menyatakan akan menjuk dua Jenderal Polisi menjadi PJ Gubernur tersebut.
Hal itu memancing pro-kontra karena munculnya kekhawatiran soal netralitas Polri saat Pilkada 2018.
Baca: Terbelalak, Data Ekspor RI Tertinggal Jauh, Suara Jokowi Meninggi Saat Buka Raker Kemendag
"PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme ke pemerintahan. Kami tidak melakukan intervensi proses penetapan pelaksana tugas gubernur," ujar Sekretaris PDI Perjuangan Hasto Kristyanto di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/1/2018)
Dua jenderal polisi yang diusulkan Tjahjo itu adalah Asisten Operasi Kapolri Irjen Mochamad Iriawan yang diwacanakan menjadi penjabat gubernur Jawa Barat.
Baca: Tulus atau Terpaksa? Ini Analisa Pakar Mikro Ekspresi Soal Permintaan Maaf Penghina Anak Autis
Selain itu ada Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai penjabat gubernur Sumatera Utara.
Hasto mengatakan, siapa pun yang diusulkan Mendagri untuk mengisi kekosongan jabatan gubenur Jawa Barat dan Sumatera Utara harus bisa melaksanakan tugas dengan baik.(*)