News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Korupsi KTP Elektronik

KPK Perpanjang Masa Penahanan Tersangka E-KTP Anang Sugiana

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Malvyandie Haryadi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Anang Sugiana memasuki berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (5/2/2018). KPK memperpanjang masa penahanan Anang Sugiana untuk 30 hari ke depan terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan perpanjangan masa penahanan terhadap tersangka kasus dugaan korupsi E-KTP, Anang Sugiana Sudihardjo (ASS).

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan terhadap tersangka tersangka ASS selama 30 hari ke depan mulai 7 Februari sampai 8 Maret 2018," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Senin (5/2/2018).

Baca: Anggota Rombongan Iring-iringan Mobil Pengantar Jenazah Baku Pukul dengan Warga

Saat ini Anang ditahan di Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur, Jalan Sultan Agung No.33 Jakarta Selatan.

Seperti diketahui, untuk Anang, KPK menetapkannya sebagai tersangka korupsi e-KTP sejak 27 September 2017 lalu.

Direktur Utama PT Quadra Solution itu juga telah ditahan di Rutan KPK sejak 9 November 2017.

PT Quadra Solution adalah salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pelaksana proyek KTP-elektronik (KTP-e) yang terdiri dari Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Artha Putra.

Anang diduga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sehingga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.

Anang Sugiana Sudiharjo bersama Setnov, Andi Agustinus alias Andi Narogong dan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto diduga kuat telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun dari proyek e-KTP.

KPK menjerat Anang dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini