Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Abdullah Makhmud Hendropriyono, menghadiri mediasi lanjutan dengan KPU RI terkait sengketa penetapan peserta Pemilu 2019.
Bawaslu RI berperan sebagai pihak mediator antara KPU RI dan PKPI. Mediasi digelar di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Selasa (27/2/2018).
Hendropriyono mengapresiasi upaya Bawaslu RI mengatur mediasi yang didasari musyawarah antara kedua belah pihak. Begitu juga, KPU RI yang memberikan penjelasan secara teratur dan tidak emosional.
Mediasi dimulai pada pukul 11.00 WIB. Pada tahap pertama mediasi berlangsung selama 30 menit. Setelah itu, mediasi akan kembali dilanjutkan mulai pukul 17.00 WIB.
"Saya yakin pada jam 5 nanti akan tercapai suatu kemufakatan yang bisa diterima bukan hanya pemohon dan termohon, tetapi seluruh rakyat bangsa Indonesia akan mengerti dan memahami," tutur Hendropriyono, ditemui di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Selasa (27/2/2018).
Hendropriyono berupaya maksimal di dalam mediasi tersebut. Dia berharap supaya permasalahan yang dihadapi selesai di tahap mediasi tanpa harus melalui proses ajudikasi.
Baca: KPK Akan Panggil Sejumlah Anggota DPR Terkait Kasus Bakamla
"Kami akan semaksimal mungkin menghindari proses ajudikasi, karena proses ajudikasi itu sandarannya hukum," kata dia.
Menurut dia, apabila menempuh proses ajudikasi, maka ada pihak yang menang dan kalah. Sehingga, dia lebih memilih menyelesaikan di tahap mediasi.
"Hukum itu nanti kami cari siapa yang menang pasti nanti ada yang salah. Tapi kalau musyawarah sandaran moral nanti kami masing-masing, sehingga nilainya nanti akan baik atau buruk," katanya.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI kembali menggelar mediasi antara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan KPU RI. Objek gugatan berupa penetapan KPU RI yang tidak meloloskan partai itu sebagai peserta Pemilu 2019.
Mediasi digelar di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, pada Selasa (27/2/2018) sekitar pukul 11.00 WIB. Mediasi itu dihadiri pihak Bawaslu RI bersama dengan perwakilan dari KPU RI dan PKPI.
Berdasarkan pemantauan, mediasi itu berlangsung secara tertutup. Di luar ruangan mediasi terlihat seorang aparat kepolisian dan tiga orang petugas keamanan internal melakukan pengamanan.
Ini merupakan kelanjutan dari mediasi yang berlangsung pada Senin kemarin. Pada hari pertama mediasi, Ketua Umum PKPI, Abdullah Makhmud Hendropriyono hadir langsung dalam upaya mediasi yang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB.
Sebelumnya, PKPI mendaftarkan permohonan sengketa atas penetapan KPU menyatakan partai itu tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai peserta Pemilu 2019.
Pendaftaran permohonan sengketa diajukan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, pada Rabu (21/2/2018). Di kesempatan itu, perwakilan PKPI membawa barang bukti untuk melengkapi laporan.
Permohonan sengketa itu bukan upaya mencari-cari kesalahan atas TMS PKPI. Namun, langkah itu dilakukan untuk mengklarifikasi penetapan KPU. Objek gugatan berupa berita acara rekapitulasi penetapan parpol dan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II:2018, di mana PKPI dinyatakan TMS.
Permasalahan timbul saat Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan semua parpol peserta pemilu 2019 baik parpol lama maupun baru harus diverifikasi ulang. Putusan itu tercantum di Nomor 53/PUU-XV/2017 terkait verifikasi parpol.
Verifikasi parpol yang diatur dalam ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu oleh MK dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat secara hukum.
Pada Sabtu (17/2/2018), KPU menetapkan PKPI TMS sebagai parpol peserta Pemilu 2019. PKPI terkendala kepepengurusan dan keanggotaan yang tidak memenuhi syarat verifikasi faktual.
Partai di bawah pimpinan Ketua Umum AM Hendropriyono itu tidak berhasil memenuhi batas minimal 75% pada kabupaten/kota di 34 provinsi. Sebaran kepengurusan dan keanggotaan di 75 persen kabupaten/kota di 34 provinsi tidak memenuhi syarat.
PKPI tidak berhasil memenuhi syarat di 3 dari 34 Provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Untuk itu, PKPI dinyatakan tidak lolos verifikasi sebagai parpol peserta pemilu 2019.