Baca tanpa iklan
Baru pada 2018, program penataan resmi masuk APBN dan dijadikan proyek tahun jamak (multi years) atau mengikat anggaran negara lebih dari setahun dan status multi years itulah yang mendorong usulan pembiayaan pembangunan gedung kembali masuk rancangan anggaran DPR.
"Saya rasa, saya tidak bisa jawab sekarang karena kami tunggu pagu indikatif," kata Anton tentang usulan anggaran gedung baru DPR untuk tahun 2019.
Anggota baru
Kenaikan anggaran dalam rencana kerja anggaran DPR antara lain karena penambahan 15 legislator usai pemilu 2019 dari jumlah 560 anggota sebelumnya.
Terkait alokasi untuk anggota baru itu, Anton belum mau merinci: "Nanti akan diumumkan." .
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S-520/MK.02/2015, anggota DPR menerima setidaknya lima tunjangan pribadi: listrik, aspirasi, kehormatan, komunikasi, dan pengawasan.
Jika diakumulasikan dengan gaji pokok, upah yang mereka terima dapat mencapai Rp55 juta per bulan, namun belum termasuk upah pembahasan RUU, honor forum uji kelayakan dan kepatutan serta tunjangan anak dan suami/istri.
Jika ditambah gaji ke-13 dan dana reses, maka dalam 12 bulan DPR setidaknya harus mengeluarkan Rp797 juta untuk sorang anggota.
Sisanya untuk apa?
Secara umum, rencana kerja anggaran DPR 2019 dibagi untuk satuan kerja dewan, sebesar Rp4,8 triliun dan satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR, berjumlah Rp2,8 triliun.
Pos satuan kerja dewan dibagi menjadi anggaran pelaksanaan fungsi DPR, sebesar Rp926 miliar sedangkan sisanya akan dialokasikan untuk program penguatan kelembagaan.
Adapun anggaran Setjen DPR diwacanakan terbagi menjadi program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis (Rp2,9 triliun) dan program dukungan keahlian fungsi dewan (Rp68 miliar).
'Belum tentu diterima'