Merujuk pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kata Lucius, pemerintah bahkan pernah menolak pengajuan anggaran yang dinilai publik tak tepat sasaran.
"Bahkan saya kira gelombang penolakan dari masyarakat dapat menjadi pertimbangan menteri keuangan membatalkan pencairan anggaran gedung baru," ujar Lucius.
Lucius berkata, rencana anggaran DPR yang terus meningkat dari tahun ke tahun membuktikan bahwa parlemen lebih menuntut fasilitas ketimbang produktivitas kinerja.
"Mereka rasa ada masanya publik jenuh dan menerima rencana tersebut. Saya pikir DPR tidak punya alasan kuat. Publik merasa ruang kerja masih cukup," ucapnya.
Menurut catatan, kinerja legislasi DPR memang kerap di bawah target selama beberapa tahun terakhir dengan catatan terakhir sepanjang 2017 lalu hanya mengesahkan 10 RUU, adahal terdapat 50 RUU prioritas.
Setahun sebelumnya hanya tiga dari 37 RUU prioritas yang disahkan DPR.
Berita Populer
-
-
Soal Peluang Mendag Lainnya Ikut Diperiksa Imbas Kebijakan Impor Gula, Ini Jawaban Kejagung
-
Gugatan Praperadilan Karna Suswandi Kembali Ditolak, KPK Lanjutkan Penyidikan
-
Ibas Yudhoyono: Perempuan Berperan dalam Ekonomi Kreatif dan Pendorong Perubahan
-
Presiden Prabowo Dukung Adanya Mata Pelajaran Coding di Sekolah Dasar
-
Perkuat Nilai-nilai Kebangsaan, Putri Zulhas Sampaikan Ini kepada Masyarakat di Lampung Selatan
Berita Terkini
-
Saat AKP Dadang Iskandar Dipecat dari Polri dan Langsung Dipakaikan Rompi Tahanan Patsus oleh AKBP
-
Dapat Barang Tak Jelas Pengirimnya, Menteri Agama Laporkan Barang Gratifikasi ke KPK
-
Penampakan dan Jejak Tersangka Judol Komdigi Alwin Jabarti Kiemas di Kantor TekenAja Mampang
-
Kumpulan Kata-kata Mutiara Bertema Demokrasi untuk Meriahkan Pilkada Serentak 27 November 2024
-
AKP Dadang Resmi Dipecat, Irwasum: Siapapun Anggota Terbukti Bersalah, Tak Ada Toleransi