Baca tanpa iklan
Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan jika terpilih menjadi Presiden ia berjanji akan mensejahterakan buruh.
"Apabila saya terpilih sebagai presiden, saya akan menjalankan kebijakan yang mensejahterakan rakyat dan kaum buruh. Dan mereka menyampaikan 10 tuntutan," tegas Prabowo.
Adapun 10 tuntutan tersebut, yakni pertama, Prabowo dintuntut akan meningkatkan daya beli pekerja buruh dan masyarakat serta meningkatkan upah minimum pekerja burjh dan masyarakat, dengan mencabut Peraruran Pemerintah (PP) Nomor 78 2016 dan menambah jumlah jenis barang dasar kebutuhan hidup layak (KHL).
Kedua, Prabowo akan merevisi jaminan pensiun no 45 tahun 2015 berupa besaran iuran dan manfaat bulanan yang diterima buruh minimal 60 persen dari upah.
Ketiga, menjalankan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan sistem asuransi yang adil bagi buruh, honorer, dan masyarakat yang kurang mampu.
Keempat stop perbudakan modern berkedok honorer, pemagangan, outsourcing.
Kelima, Prabowo juga berjanji akan menciptakan lapangan pekerjaan dan mencabut perpres Nomor 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing yang menurutnya merugikan Indonesia.
Keenam, Prabowo juga akan mengangkat guru dan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara asn dan meningkatkan upah minimun bagi guru swasta, honorer, dan PAUD.
Tujuh, Prabowo berjanji akan melaksanakan wajib belajar 12 tabun dan alokasi APBN untuk beasiswa anak pekerja buruh hingga perguruan tinggi bagi yang berbakat dan berprestasi.
Kedelapan, menyediakan transportasi publik murah bagi buruh dan rakyat tidak mampu, serta memberikan kepastian hukum untuk kendaraan roda dua untuk jadi angkutan umum serta menjamin hak berserikat bagin pengemudi yang menjadi mitranya.
Kesembilan, Prabowo berjanji akan menyiapkan perumahan murah bagi pekerja buruh dan rakyat tidak mampu dengan uang muka nol persen.
Terakhir, Prabowo akan meningkatkan pendapatan pajak dan tax ratio melalui reformasi perpajakan yang berpihak kepada buruh dan rakyat tidak mampu, serta menjadikan koperasi badan usaha milik negara, daerah sebagai sumber penguatan ekonomi nasional serta memastikan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bagi kemakmuran negara.(*)