Baca tanpa iklan
Pembenahan yang sama juga menurutnya, harus dilakukan Kapolri dan Panglima TNI mengingat dalam lembaga TNI-POLRI juga telah ditemukan banyak aparatur yang terpapar paham intoleransi dan anti-Pancasila.
"Memang ironis tetapi sikap penyangkalan atas realitas bahwa lembaga-lembaga pertahanan keamanan telah kesusupan paham anti Pancasila akan memperburuk keadaan," ucapnya.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sepatutnya bekerjasama dalam membangun tidak hanya program deradikalisasi, reedukasi dan resosialisasi.
Namun juga harus membangun program holistik kontra radikalisme yang berisi materi pendidikan kritis terkait konstitusionalisme.
Lebih jauh kata Eva Sundari, Negara sendiri tidak bisa mengatasi masalah pengarusutamaan Pancasila dalam masyarakat.
Forum-forum lintas iman beserta penghayat kepercayaan imbuhnya, perlu diperbanyak dan diaktifkan.
"Sudah banyak bukti bahwa forum yang demikian bisa berperan efektif untuk mempromosikan toleransi sekaligus menjadi pencegah masuknya paham-paham radikal anti-Pancasila," jelasnya.
Pemerintah daerah dan kepolisian setempat juga dia nilai, bisa menginisiasi pembentukan forum-forum tersebut dan membangun pola komunikasi yang sistimatis dan produktif.
"Sistem yang dibangun Pemda Banyuwangi bisa dijadikan model bagi pelibatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pembangunan termasuk dalam pencegahan penyebaran paham intoleran dan anti Pancasila," katanya.