Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, membantah isu yang mengatakan bahwa pengangkatan Mochammad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat untuk mengamankan kepentingan politik di Pilkada serentak 2018.
Menurut dia, tidak ada kepentingan politik di dalam pengangkatan mantan kapolda Metro Jaya tersebut. Apalagi tahapan pilkada menuju pemungutan suara tinggal seminggu lagi.
Baca: Stefano Cugurra Teco bilang Andritany Ardhiyasa Sudah Berlatih lagi
"Pilkada tinggal seminggu, orang curiga ada apa, enggak ada. Besok saya tanggal 22 melantik penjabat gubernur Sumut. Pencoblosan 27. Mau bisa apa. Yang penting melayani masyarakat, tata kelola pemerintah berjalan dengan baik," kata Tjahjo, ditemui di Gedung Merdeka, Bandung, Senin (18/6/2018).
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan di setiap pengambilan keputusan, aturan perundang-undangan menjadi pedoman. Termasuk pengangkatan penjabat gubernur. Dia tak mungkin mengusulkan nama penjabat jika itu melanggar aturan.
Sebelum menangkat penjabat gubernur Jabar, Tjahjo bersama tim Kemendagri telah mengkaji dulu sejumlah UU, mulai dari UU ASN, UU Pilkada, hingga UU tentang Kepolisian dan juga Permendagri tentang aturan cuti kepala daerah.
Lalu diajukan nama ke Sekretariat Negara untuk dimintakan Keputusan Presiden (Keppres).
Dan di Setneg juga usulan kembali dikaji oleh tim hukum mereka. Setelah itu dikeluarkan keppres.
Baca: Inul Daratista Merespon Saat Goyang Ngebornya Dikritik
"Saya tak mungkin sebagai Mendagri melantik tanpa dasar hukum. Kalau melanggar saya dipecat Presiden. Dan saya juga tak mungkin mengusulkan nama kalau itu melanggar aturan," ujarnya.
Menanggapi polemik yang terjadi setelah pelantikan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) itu, Tjahjo tidak mempermasalahkan hal tersebut.
Baca: Rusia vs Mesir: Kami siap menghentikan Mo Salah di Piala Dunia 2018
Dia menilai, polemik sebagai hal biasa. Sebab, pasti ada yang setuju dan tidak setuju.
Baginya yang penting, keputusan yang diambil tidak melanggar aturan. Itu yang paling prinsip.
"Yang penting tidak melanggar UU itu kan orang curiga. Kan enggak mungkin saya mengusulkan orang kemudian menjerumuskan Bapak Presiden. Saya sesuai aturan, sesuai UU karena nama yang saya usulkan saya kirim kepada Bapak Presiden," tuturnya.
Dulu lanjut Tjahjo, memang sempat ada polemik nama calon penjabat gubernur Jabar.
Ketika itu, nama Iriawan masuk nominasi menjadi penjabat gubernur di Jabar.
Tapi kemudian disepakati setelah dimediasi, tak akan mengangkat perwira aktif di Polri dan TNI yang sedang menjabat jabatan struktural di Mabes Polri dan TNI. Meskipun itu sesuai aturan.
"Kemarin ada kesepakatan akhirnya dimediasi Pak Menkopolhukam, sudahlah untuk netralitas pejabat aktif TNI dan Polri, di Mabes TNI dan Polri tidak usah walaupun sudah sesuai aturan yang diyakini oleh Mendagri," kata dia
"Akhirnya dengan Pak Iriawan sudah dimutasi dari Mabes Polri ke Lemhanas, yang struktur eselonnya sama dengan dirjen ya itu sesuai aturan, sesuai mekanisme yang ada," tambahnya.
Simak videonya di atas! (*)