Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto membantah tudingan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
SBY sebelumnya menuding ada oknum dari BIN, TNI, dan Polri yang tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Baca: Menteri PUPR Tinjau Kawasan Gelora Bung Karno
Menurut Wawan bila SBY memiliki bukti dan merasa BIN tidak netral maka bisa melaporkannya kepada penyelenggara Pemilu.
"Sebaiknya dilaporkan ada salurannya, ada KPU, ada Bawaslu," kata Wawan saat dihubungi, Minggu, (24/6/2018),
Wawan yakin pelaporan tersebut akan ditindaklanjuti dengan terbuka oleh KPU ataupun Bawaslu.
Baca: Buku dan Kitab Diamankan Densus 88 Dari Kediaman Terduga Teroris Di Cirebon
Selain itu dengan adanya pelaporan maka lembaganya juga dapat menindaklanjutinya.
"Dan itu tentunya bila ada bukti-bukti. Kalau hanya menyuarakan gini kan tindak lanjutnya kan bagaimana, tidak ada laporan. Seharusnya ada laporan sehingga bisa diproses," katanya.
Wawan mengatakan selama ini BIN selalu bersikap netral sesuai perintah konstitusi.
Menurutnya, tugas BIN jelas profesional yakni ikut memastikan Pemilu atau Pilkada tetap lancar mulai dari persiapan hingga ditetapkannya pemimpin yang terpilih.
Selain itu, memastikan hak politik 264 juta jiwa rakyat Indonesia tersalurkan.
Baca: Hitung-Hitungan Peluang Jerman Lolos ke Babak 16 Besar: Skenario Andai Panser Kalah dari Korsel
"Jadi kita perintah pimpinan tetap mengacu pada upaya profesional dan juga netral. Ditugaskan untuk mengamankan Pilkada-Pilkada itu tetap lancar, hingga pada proses penentuan, dan ketok palu kepada pemenangan. Jadi Keberpihakan itu tidak ada," katanya.
Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara terang-terangan menyebut ada oknum BIN, TNI dan Polri yang tidak netral dalam Pilkada 2018.
"Yang saya sampaikan itu bukan isapan jempol belaka, tidak ada niat seorang SBY menuduh, melebih-lebihkan, mendramatisasi apalagi duhli, tuduh liar, itu bukan DNA saya, saya hati-hati dalam berbicara," ujar SBY di Hotel Santika, Bogor Tengah, Kota Bogor, Sabtu (23/6/2018).
"Tapi yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidak netralan elemen atau oknum dari BIN, TNI, Polri, itu nyata adanya, ada kejadian, bukan hoax, sekali lagi, ini oknum," sambungnya.
Bahkan SBY juga menyebut kejadian saat Pilkada di beberapa daerah seperti di DKI Jakarta, Jawa Timur, Riau, Kalimantan Timur dan Maluku.
Salah satunya kata dia, adalah calon dari partai Demokrat diminta untuk memasukkan pejabat kepolisian menjadi wakil dalam pencalonan untuk kepentingan tertentu.
Lanjut SBY, ada pula di daerah lain seorang calon yang diperkarakan polisi karena menolak untuk memenuhi keterlibatan petinggi kepolisian.
Kemudian ada pula, kata SBY, petinggi BIN memerintah petinggi TNI untuk memenangkan pasangan calon tertentu.
"Kok begini, kasar sekali, kok terang-terangan, mungkin, biarlah saya SBY warga negara biasa penduduk Cikeas, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang bicara. Kalau pernyataan saya ini membuat intelejen dan kepolisian kita tidak nyaman, dan ingin menciduk saya, silahkan, Mengapa saya sampaikan? agar BIN, TNI, Polri netral" katanya.
Ia juga berharap bahwa rakyat bisa berani menolak semua tindak kecurangan termasuk ketidaknetralan tersebut.
SBY mengatakan jika ketidaknetralan ini terus berlanjut, maka dikhawatirkan akan menimbulkan perlawanan dari rakyat.
"Oleh karena itu saudara-saudara ku, pada pilkada serentak ini saya mohon dengan segala kerendahan hati netralah negara, netrallah pemerintah, netrallah BIN, Polri dan TNI," katanya.
"Saya juga berharap rakyat kita berani menolak semua tindak kecurangan termasuk ketidaknetralan, biarlah rakyat menggunakan haknya,siapa pun yang disukai, yang diyakini bisa memimpin. Ini permohonan dan harapan saya. Kalau tidak, Allah juga mendengarkan ucapan saya," ungkap SBY.