Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Keprihatinan aksi Ormas berjilid-jilid kembali disuarakan oleh mahasiswa.
Kali ini kelompok yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Pecinta Ulama Indonesia (GM-PUI) melakukan aksi di Kemendagri dan Bareskrim, Jumat (6/7/2018).
Dalam aksinya, mereka membentangkan spanduk bertuliskan "Jangan kotori kesucian ulama dengan aksi berjilid-jilid hanya demi kekuasaan politik".
Koordinator aksi, M Fahmi mengatakan aksi tersebut merupakan suara keprihatinan atas aksi yang mengatasnamakan ulama tetapi sebenarnya untuk tujuan politik, bukan untuk kepentingan umat.
"Saya kira masyarakat sudah cerdas, meski tuntutan yang disampaikan baik, tapi dibalik itu ada kepentingan politik, hanya dikemas seolah-olah itu memperjuangkan umat," kata Fahmi di tempat aksi.
Dikatakan dia, karena ini menjelang momen politik, aksi-aksi seperti ini mudah ditebak arahnya bertujuan untuk kepentingan politik.
Dampak yang ditimbulkan berupa kegaduhan politik, sehingga masyarakat tidak lagi simpati dengan aksi tersebut, justru merasa kasihan dengan pemerintah yang setiap saat diganggu dengan aksi-aksi berjilid-jilid.
"Jangan dikira mayoritas masyarakat yang diam ini mendukung aksi ini. Justru sebaliknya, masyarakat sudah bosan dengan aksi berjilid-jilid dengan membawa-bawa nama agama dan ulama. Ulama itu nama yang suci, bukan untuk dimainkan sesuai kepentingan politik. Ulama itu ramah bukan marah-marah," ujar mahasiswa Koordinator dari GM-PUI
Dia mengharapkan kasus Pilkada DKI merupakan peristiwa terakhir tragedi politik Indonesia dimana isu-isu agama yang dieksploitasi berdampak membelah masyarakat Jakarta.
"Kalau ada masalah, selesaikan sesuai mekanisme hukum, sampaikan aspirasi secara santun tanpa harus membawa-bawa agama dan ulama. Kalau mau berpolitik, masuklah partai politik, jangan pakai ormas berlatar agama," pungkasnya.
Seperti diketahui, hari ini rencananya kelompok Presidium Alumni 212 pimpinan Ustadz Selamet Maarif rencananya akan melakukan aksi 0607 di Kemendagri dan Bareskrim untuk mendesak agar sejumlah kasus yang pernah dilaporkan segera diselesaikan.
PA 212 sendiri menyatakan sikap sebagai oposisi pemerintah. Amien Rais yang selalu kritis terhadap Jokowi juga tercatat sebagai Dewan Pembina.
Jadi, kata Fahmi, mudah ditebak arah politik kemana aksi kelompok PA 212 ini.