Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan Kelompok-kelompok dan organisasi masyarakat sipil merupakan mitra terpenting pemerintah yang dapat memberikan masukan dan kritik atas berbagai kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah.
Oleh karena itu, Pemerintah berusaha untuk mendengarkan saran dan kritik, karena pada dasarnya program-program dan kebijakan memerlukan penyempurnaan.
Hal ini disampaikan mantan Panglima TNI ini saat memberikan sambutan pada pertemuan kelompok-kelompok masyarakat sipil (People’s Summit) yang bertema “Voices on Equality and Justice” yang digelar di kawasan Sanur, Bali, oleh berbagai organisasi masyarakat sipil dalam menyambut pertemuan tahunan World Bank Group (WBG) dan International Monetary Fund (IMF) di Bali pada pekan kedua Oktober 2018.
"Saya menyambut baik forum ini, karena pertemuan semacam ini akan menjadi masukan yang baik bagi Pemerintah. Yang sekarang sudah dikerjakan Pemerintah juga tidak atau belum sempurna," ujarnya dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Senin (8/10/2018).
"Sehingga Pemerintah memerlukan masukan, bahkan kritik, sehingga suara-suara masyarakat yang selama ini belum terkena dampak kebijakan dapat didengarkan, sehingga suatu kebijakan dapat diperbaiki atau dikoreksi,” kata mantan Pangdam Tanjungpura dan Siliwangi ini.
Ia memastikan bahwa Pemerintah saat ini tidak antikritik.
Kepala Staf Kepresidenan juga membuka pintu seluas-luasnya melalui program #KSPMendengar.
“Agar aspirasi yang ada di masyarakat bisa didengarkan langsung, saya catat, dan dapat saya sampaikan langsung pada kesempatan pertama saya bertemu Presiden. Saya ingin Presiden betul-betul mendapatkan informasi yang jujur, asli, genuine,” jelas mantan Wakil Gubernur Lemhanas tersebut.
Moeldoko juga menjawab tudingan sebagian pihak yang mengkritik bahwa pembangunan saat ini hanya membangun infrastruktur.
“Pembangunan infrastruktur fisik baik di darat, laut, dan udara, memiliki nilai yang jauh dari yang kita pikirkan. Pembangunan jalan akan memiliki nilai eksternal, dengan meningkatnya kegiatan dan nilai aset dari sekitar jalan yang dibangun, dengan demikian membangun dan menciptakan peradaban baru,” paparnya.
Sementara itu, pada tahun 2019, pembangunan akan lebih difokuskan dalam pembangunan sumber daya manusia.
Salah satunya adalah program pemberantasan stunting. Program ini merupakan komitmen dari Presiden Jokowi untuk menciptakan generasi tangguh yang mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di masa yang akan datang.
Jika dibiarkan dan tidak diatasi dari sekarang, maka dalam 20 tahun mendatang anak-anak yang menderita kekerdilan fisik dan otak ini akan menjadi beban bagi negara.
Moeldoko juga menjelaskan soal rumor tenaga kerja asing (TKA).