Baca tanpa iklan
Terhadap rumor ini, Moeldoko mengaku memilih pendekatan lain dalam menyelesaikan rumor adanya serbuan puluhan juta TKA.
Ia justru mengajak wartawan untuk melihat sendiri kondisi TKA di kantong-kantong yang selama ini dirumorkan, yakni Morowali, Sulawesi Tengah.
“Biarkan mereka menyelidiki sendiri, menginvestigasi, supaya dapat menemukan fakta yang sesungguhnya. Ternyata, isu soal TKA ini memang isu yang digunakan untuk menghantam Pemerintah,” ujar Moeldoko.
Ditanya oleh peserta forum soal reforma agraria, Moeldoko menjelaskan bahwa soal reforma agraria ini ada tiga urusan.
Pertama adalah program sertifikasi.
"Dulu, pemerintah baru bisa menyediakan 500 ribu sertifikasi per tahun. Sekarang ini, targetnya setiap tahun adalah 5 juta bidang yang tersertifikasi," jelasnya.
Yang kedua adalah redistribusi lahan.
Dan yang ketiga adalah perhutanan sosial. Ada 12,7 juta hektar dialokasikan bagi perhutanan sosial.
Yang dikerjakan baru sekitar 1,9 juta lahan.
"Dengan skema perhutanan sosial ini, masyarakat pengelola hutan memiliki kepastian pengelolaan sampai dengan 35 tahun dan dapat diperpanjang,” tegasnya.
Organisasi masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan ini antara lain ELSAM, debtWatch Indonesia, HuMa, INFID, PRAKARSA, KSBSI, Migrant CARE, Public Services International, PWYP Indonesia, TuK Indonesia, WALHI, WALHI Bali, KIARA, Yappika ActionAid, Koalisi Perempuan Indonesia, TIFA, OXFAM, Kemitraan, Transparansi Internasional Indonesia, dan HIVOS.(*)